Namun, beda halnya dengan PM Israel, Benjamin Netanyahu.
Netanyahu mengatakan bahwa rencana aneksasi 'sudah di atas meja'.
Dalam pidato yang disiarkan televisi, Netanyahu mengatakan dirinya 'menunda' rencana aneksasi Tepi Barat.
Jika aneksasi dilaksanakan, sebagian Tepi Barat akan resmi menjadi wilayah Israel.
"Tiada perubahan dalam rencana saya untuk menerapkan kedaulatan kami di Yudea dan Samaria [Tepi Barat] dengan bekerja sama penuh dengan AS. Saya berkomitmen padanya. Itu belum berubah. Saya ingatkan Anda bahwa sayalah yang menempatkan isu kedaulatan di Yudea dan Samaria di meja. Isu ini masih ada di atas meja," ujar Netanyahu, dikutip dari BBC, Jumat (14/8).
Buntut perjanjian UEA-Israel, otoritas Palestina mengkritik perjanjian normalisasi hubungan diplomatik kedua negara.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut kesepakatan hubungan diplomatik Israel-UEA adalah bentuk pengkhianatan.
Abbas menuntut agar kesepakatan ini dibatalkan.
Ditanya mengenai kritik Palestina atas kesepakatan dengan Israel, Menteri Luar Negeri UEA, Anwar Gargash menyebut wilayah Timur Tengah sangat terkotak-kotak.
Ia telah menduga akan ada 'kebisingan' atas kebijakan yang dibuat.
"Kami mempertimbangkannya hingga sakit mengenai hal ini," ujarnya, namun pada akhirnya memutuskan "mari kita lakukan".
Sebagai informasi, kesepakatan UEA-Israel mengundang kritikan dari berbagai pihak.
Termasuk Iran dan Turki yang menyesalkan adanya perjanjian diplomatik UEA-Israel.