lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Inilah 3 sosok pakar hukum tata negara yang muncul dalam film dokumenter Dirty Vote yang viral di media sosial saat hari tenang pemilu 2024.
Tiga ahli hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
Secara tajam, ketiganya menjabarkan sejumlah fakta dan bukti-bukti dugaan adanya penyelewengan perundang-undangan.
Baca: Film Dirty Vote Disebut Buatan Tim Mahfud MD, Berisi Serangan ke Jokowi dan Klaim Pemilu 2024 Curang
Sontak kemunculan film yang diluncurkan pada masa tenang pemilu Minggu (11/2/2024) itu pun menjadi bahan perbincangan di berbagai media sosial.
Lantas siapakah ketiga penggagas film dokumenter Dirty Vote yang hingga Senin (12/2/2024) masih trending di media sosial X.
Simak inilah 3 sosok pakar hukum tata negara yang muncul dalam film dokumenter Dirty Vote.
Sosok tiga pakar hukum tata negara di Film Dirty Vote
1. Zainal Arifin Mochtar
Zainal Arifin Mochtar yang merupakan lulusan Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), lahir di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada 8 Desember 1978.
Ia lulus dari UGM pada 2003, dikutip dari situs resmi UGM.
Selanjutnya, Zainal Arifin Mochtar melanjutkan studi magister hukum di Northwestern University, Amerika Serikat, pada 2006 dan kembali menempuh pendidikan di UGM untuk mendapat gelar doktor pada 2012.
Zainal meraih gelar Doktor untuk Ilhum Hukum dari almamaternya, UGM.
Seperti Bivitri Susanti, Zainal juga dikenal sebagai aktivis dan pakar hukum tata negara, selain menjadi dosen.
Zainal mengawali karier akademisinya pada 2014, di Fakultas Hukum UGM.
Saat ini, Zainal menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Tata Negara di FH UGM.
Selain bergiat di PUKAT UGM, ia juga menjadi anggota Tim Task Force Penyusunan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 2007. Selanjutnya menjadi anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan pada periode 2015 hingga 2017, anggota Komisaris PT Pertamina EP dari 2016 hingga 2019.
Pada 2022 ia ditunjuk sebagai Anggota Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Ia juga menjabat Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk periode 2023-2026.
2. Bivitri Susanti
Bivitri Susanti lahir pada 5 Oktober 1974, yang berarti saat ini ia berusia 50 tahun.
