lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Israel meminta Uni Eropa (UE) agar membangun sebuah pulau bagi warga Palestina di Laut Mediterania.
Khaberni mengutip lansiran media Ibrani dan Tribunnews.com, Senin (22/1/2024), melaporkan permintaan Israel ini datang seiring meingkatnya tekanan UE ke Tel Aviv agar menurunkan eskalasi dan skala Perang Gaza.
UE merupakan sumber utama bantuan ekonomi kepada Palestina dan memiliki perjanjian kerja sama komprehensif dengan Israel, mencakup zona perdagangan bebas.
Faktor ini disebutkan digunakan UE untuk mempengaruhi Israel demi menurunkan instensitas serangan di Gaza.
"Sebuah dokumen yang diusulkan oleh Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Josep Borrell, menguraikan serangkaian “langkah prosedural” yang diyakini mampu membawa perdamaian di Gaza," tulis laporan tersebut.
Langkah ini diyakini juga mampu mewujudkan negara Palestina merdeka, menormalisasi hubungan antara Israel dan Dunia Arab, kemudian menjamin keamanan jangka panjang di kawasan, dan berpusat pada "konferensi persiapan perdamaian".
Rencana tersebut diharapkan menghadirkan “aktor-aktor kunci”, yaitu Uni Eropa, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Arab Saudi, Liga Arab, dan PBB.
Peserta akan selalu berhubungan dengan pejabat Israel dan Palestina, yang disebut sebagai “pihak yang berkonflik,” namun tidak diharuskan untuk duduk bersama.
Gaza dan Tepi Barat akan diwakili Otoritas Palestina (PA) dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan bukan Hamas, yang sudah memerintah Gaza sejak 2007.
Terlepas dari segala skenario, Israel akan tetap berniat mengosongkan Gaza dari penduduknya.
Sehubungan rencana perundingan di atas, para pejabat Israel berusaha meyakinkan UE agar membangun sebuah pulau untuk warga Palestina dan mendirikan negara Palestina di sana.
"Ini merupakan upaya lemah untuk mendeportasi negara (dan penduduk) tersebut," tulis JN dalam laporannya terkait niat Israel.
Baca: Miris, Pengungsi Gaza Terpaksa Berlindung di Kebun Binatang, di Antara Monyet dan Singa Lapar
Kemudian, niat Israel ini menunjukkan kalau solusi dua negara yang digaungkan oleh sekutu abadi mereka, Amerika Serikat (AS) tidak masuk hitungan pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Benjamin Netanyahu secara terbuka menyuarakan penolakannya terhadap kedaulatan Palestina selama masa jabatannya.
Pada Sabtu (20/1/2024), Netanyahu menegaskan, dia tidak akan melepaskan kendali keamanan penuh Israel di bagian barat Sungai Yordan, atau Tepi Barat.
“Saya tidak akan melepaskan kendali keamanan penuh atas sisi barat Sungai Yordan, ini bertentangan dengan pembentukan negara Palestina,” tulis Netanyahu di X.
Netanyahu juga membantah pernyataan dari kantornya kalau dia telah memberi tahu Presiden AS Joe Biden mengenai kemungkinan pembentukan negara Palestina.
Netanyahu mengatakan kepada Biden melalui panggilan telepon bahwa dia tidak menutup kemungkinan terbentuknya negara Palestina dalam bentuk apa pun.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)
