lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani keputusan pemberlakukan darurat militer atau martial law di empat wilayah Ukraina yang dianeksasi Rusia, (19/10/2022).
Keempat wilayah itu adalah Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, dan Luhansk. Wilayah tersebut belum dikuasai sepenuhnya oleh militer Rusia.
Putin berujar dia akan menerapkan kebijakan itu saat rapat Dewan Keamanan Rusia. Kebijakan itu mulai berlaku pada hari Kamis.
"Dalam hal ini, izinkan mengingatkan Anda bahwa bahwa di Republik Rakyat Donetsk, Republik Rakyat Luhansk, serta di Kherson dan Zaporizhzhia, darurat militer telah berlaku sebelum gabung dengan Rusia," kata Putin melalui televisi, dikutip dari CNN International.
"Kini kita harus mengesahkan rezim ini di dalam rancangan undang-undang Rusia."
"Oleh karena itu, saya menandatangani keputusan penetapan darurat militer di keempat wilayah itu yang berada di dalam Federasi Rusia, jadi surat keputusan itu segera dikirim kepada Dewan Federasi."
Baca: Iran Kirim Personel ke Krimea untuk Ajari Tentara Rusia Gunakan Drone
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Ukraina mengecam kebijakan darurat militer. Menurut kementerian itu, kebijakan tersebut adalah " teror baru" yang bertujuan menindas perlawanan rakyat di sana.
"Keputusan Putin tidak sah secara hukum. Keputusan ini memiliki konsekuensi hukum bagi Ukraina dan rakyatnya serta bagi masyarakat dunia," kata Kemenlu Ukraina.
Baca: Zelenskiy Sebut Rusia Tunjukkan Tanda-Tanda Militernya Bangkrut
Ukraina meminta rekan dan sekutunya untuk mengecam keras "rencana pemerintahan pendudukan Rusia yang berkedok darurat militer" itu.
Sementara itu, Denis Pushilin yang menjadi negara Republik Rakyat Donetsk menyambut baik pengumuman darurat militer itu. Menurutnya, hal itu akan berdamapak positif terhadap situasi saat ini.
"Ini tidak akan berdampak besar terhadap pembatasan kebebasan rakyat kami karena kami telah hidung di bawah darurat militer selama 8,5 tahun," kata Pushilin.
Senada dengan Ukraina, Amerika Serikat (AS) juga mengutuk kebijakan darurat militer di keempat wilayah di atas. Menurut AS, kebijakan itu adalah "strategi nekat yang digunakan untuk memaksa dan menguasai".
"Kenyataannya adalah Rusia tidak diinginkan di wilayah itu, dan rakyat Ukraina menolak invasi ilegal Rusia dan perebutan wilayah Ukraina secara paksa," kata wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Vedant Patel pada hari Rabu.
Baca: Jet Tempur Su-34 Rusia Menabrak Apartemen di Rusia, 13 Tewas
(Tribunnewswiki)
Baca berita lain tentang Vladimir Putin di sini
