lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Masyarakat akan mendapatkan 3 jenis bantuan sosial atau bansos jika harga bahan bakar minyak atau BBM dinaikkan pemerintah.
Pertama adalah bantuan langsung tunai untuk 20,65 juta kelompok masyarakat.
Bantuan ini sebesar Rp150.000 disalurkan sebanyak 4 kali atau totalnya mencapai Rp600.000. Adapun total anggaran yang dialokasikan adalah Rp12,4 triliun.
Kementerian Sosial akan menyalurkan BLT itu Rp300.000 sebanyak dua kali lewat berbagai saluran Kantor Pos Indonesia.
Kemudian bantuan kedua adalah subsidi upah.
Baca: Antisipasi Kenaikan Harga BBM Subsidi, Mendagri Dorong Daerah Siapkan Bansos
Baca: Kabar Gembira, Jokowi Bakal Beri 20,6 Juta Warga BLT Pengalihan Subsidi BBM Sebesar Rp 600 Ribu
Subsidi upah ini akan diberikan untuk pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.
Bantuan upah ini ditujukan kepada 16 juta pekerja dengan anggaran Rp9,6 triliun.
Besaran bantuan ini adalah Rp600.000 yang dibayarkan satu kali.
Bantuan terakhir adalah pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp2,17 triliun dalam rangka membantu sektor transportasi, seperti angkutan umum, ojek, bahkan nelayan dan tambahan perlindungan sosial.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (30/8/2022),mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp 24,17 triliun kepada masyarakat.
Hal tersebut guna menjadi tambahan bantalan sosial atas rencana pengalihan subsidi BBM.
Bantuan yang akan disalurkan pekan ini itu, lanjut Sri Mulyani, diharapkan dapat mengurangi tekanan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.
"Pemerintah akan mulai memberikan bantuan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun," kata Sri Mulyani dikutip dari Kompas.
Tiga pilihan
Sri Mulyani mengatakan ada tiga pilihan mengenai harga BBM subsidi. Kata dia, tiga pilhan tersebut sama-sama tidak enak.
Hal ini ia ungkapkan menyambut adanya lonjakan harga minyak mentah.
Pilihan pertama adalah menanggapi kenaikan tersebut dengan menaikkan anggaran kompensasi dan subsidi energi.
Keputusan pertama ini tentu akan makin membebani APBN.
Baca: Daftar Jenis Mobil yang Dilarang Isi BBM Jenis Pertalite
Baca: Harga BBM Naik Bakal Diumumkan Dalam Waktu Dekat, Luhut: Kita Jauh Lebih Murah dari yang Lain
Kemudian pilihan kedua adalah mengendalikan volume Pertalite dan Solar, serta pilihan terakhir adalah menaikkan harga BBM subsidi.
Hal tersebut diungkapkan bendahara negara ini saat berada di Gedung DPR RI, Selasa (23/8/2022).
"Semua kombinasi di antara ketiga ini, tiga-tiganya sama sekali enggak enak," ungkap Sri Mulyani, dikutip dari Kompas.
Bahkan Sri Mulyani ikut menyinggung soal negara yang harus kembali mengucurkan uang sebesar Rp 198 triliun untuk anggaran subsidi dan kompensasi energi jika tanpa kenaikan harga pertalie dan solar.
Anggaran subsidi dan kompensasi energi 2022 masih dipatok sebesar Rp502,4 triliun untuk saat ini.
Pada awalnya anggarannya hanya sebesar Rp152,1 triliun, tetapi mengalami pembekakan hingga 229 persen atau sebesar Rp349,9 triliun.
"APBN jelas sekali akan sangat berat karena subsidi BBM itu sudah naik tiga kali lipat, ternyata masih kurang lagi," imbuh Menkeu.
Pilihan kedua soal volume Pertalite dan Solar, konsumsinya diprediksi melebihi kuota.
Kuota yang ditetapkan tahun ini sebanyak 23,05 juta KL.
Namun. menurut prognosa konsumi Pertalite sampai akhir tahun akan menyentuh 28 juta kiloliter (KL), sementara bakar solar tahun ini hanya sebesar 14,91 juta KL.
Akan tetapi, diperkirakan konsumsinya bakal mencapai 17,2 juta KL sampai akhir tahun apabila tak dilakukan pembatasan
Sri Mulyani menyebut saat ini masih dalam pembahasan antarmenteri tentang pilihan ketiga soal kenaikan harga pertalite dan solar.
Hingga saat ini, lanjut Sri Mulyani, masih dalam penghitungan dan belum mencapai keputusan akhir.
"Jadi apapun keputusan, nanti pasti akan disampaikan di dalam rapat. Para menteri sekarang semuanya saling berkoordinasi," tuturnya.
(TRIBUNNEWSWIKI/Ka)
