lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah menyiapkan bantuan sosial untuk masyarakat dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
"Kita minta kepala daerah siap-siap memberikan bantuan kepada masyarakat, namanya jaring pengaman sosial, bansos," kata Tito seusai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/8/2022).
Tito mengatakan, ada empat sumber anggaran yang dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan bantuan sosial tersebut.
Pertama, ada sisa anggaran bantuan sosial sebesar Rp 7 triliun se-Indonesia yang bisa dihabiskan sebelum 2022 berakhir.
"Daripada nanti menjadi sisa lebih di akhir tahun, lebih baik direalisasikan biar ada uang yang beredar di masyarakat, memperkuat daya beli masyarakat," kata Tito.
Kedua, dirinya mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi agar 30 persen dari sisa dana desa sebesar Rp 22 triliun digunakan untuk membantu masyarakat desa yang bakal terdampak kenaikan harga BBM.
Ketiga, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah mengalokasikan 2 persen dari dana transfer umum untuk kebutuhan bantuan sosial.
Keempat, Tito mendorong belanja tidak terduga yang masih tersisa Rp 12 triliun se-Indonesia dapat dialokasikan untuk pengendalian inflasi.
"Ini kan sisa tinggal 4 bulan, kita bersyukur enggak ada bencana besar kan, jadi sebagian tetap disisihkan buat bencana misalnya 30 persen dari sisa Rp 12 triliun," kata Tito.
"Yang lainnya secara perlahan tiap bulan berikan dukungan untuk penanganan inflasi," ujar dia.
Baca: Kabar Gembira, Jokowi Bakal Beri 20,6 Juta Warga BLT Pengalihan Subsidi BBM Sebesar Rp 600 Ribu
Wacana kenaikan harga BBM bersubsidi muncul dalam beberapa waktu terakhir seiring membengkaknya nilai subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran subsidi dan kompensasi energi bakal kembali membengkak sebesar Rp 198 triliun, jika tidak ada kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar.
Dirinya menjelaskan, saat ini anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk 2022 dipatok Rp 502,4 triliun.
Angka itu membengkak Rp 349,9 triliun dari anggaran semula, Rp 152,1 triliun demi menahan kenaikan harga energi di masyarakat.
Hanya saja, dengan kondisi berlanjutnya kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan kurs rupiah, diperkirakan anggaran tersebut tidak akan cukup hingga akhir tahun.
Apalagi, konsumsi Pertalite dan Solar diperkirakan akan melampaui kuota ditetapkan.
"Kami perkirakan subsidi itu harus tambah lagi, bahkan bisa mencapai Rp 198 triliun, menjadi di atas Rp 502,4 triliun. Jadi nambah, kalau kita tidak menaikkan (harga) BBM, kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (23/8/2022).
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)
