lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Kabar penundaan Pemilu 2024 menimbulkan pro dan kontra.
Isu tersebut turut menyeret wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Wacana penundaan Pemilu 2024 memang sudah mengemuka berulang kali.
Lantaran itulah menimbulkan polemik tersendiri.
Dikutip dari Kompas.com, ihwal penundaan pemilu pertama kali dicetuskan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Muhaimin mengatakan banyak akun di media sosial yang setuju dengan ide penundaan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahuhn.
Baca: Ketum PSI Giring Ganesha Mundur dari Pencalonan Presiden untuk Pemilu 2024
Menurutnya, dari 100 juta subjek akun di media sosial, 60 persen setuju akan penundaan pemilu dan sisanya menolak.
"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," ungkap Muhaimin dalam keterangannya, Sabtu (26/2/2022).
"Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024," sambungnya.
Wakil Ketua DPR RI mengakui penemuan big data itu berbeda dengan hasil survei yang mayoritas tidak setuju dengan wacana penundaan Pemilu 2024.
Kendati begitu, ia mengungkapkan usulan penundaan pemilu murni merupakan inisiatif dirinya.
Tetapi, usulan itu didukung juga oleh Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan dirinya menerima pendapat dari kalangan petani di Kabupaten Siak, Riau, terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Hal serupa juga dikemukan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Baca: Deretan Partai Baru Peserta Pemilu 2024, Ada Loyalis Anas Urbaningrum hingga Bentukan Amien Rais
Menurut Zulkifli ada sejumlah alasan bagi PAN mendukung wacana tersebut, mulai dari situasi pandemi, kondisi ekonomi yang belum stabil, serta pembengkakan anggaran pemilu.
"PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," terang Zulkifli, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2/2022).
Pro dan kontra wacana perpanjangan masa jabatan presiden tersebut tak berhenti sampai situ saja.
Pada Januari lalu, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia juga sempat menyampaikan pendapatnya akan wacana tersebut.
Bahlil mengatakan usulan tersebut datang dari para pengusaha yang bercerita kepada dirinya.
Ia menyebut alasannya ialah membutuhkan waktu untuk memulihkan perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga para pengusaha ingin penundaan Pemilu 2024 direaslisasikan.
