5 Usulan Didi Riyadi Jika PPKM Darurat Jawa-Bali Tak Berhasil Rem Covid-19

Didi Riyadi mendorong pemerintah untuk mengidentifikasi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 secara ekonomi.


zoom-inlihat foto
Didi-riyadi-tulis-surat-terbuka-ke-jokowi-3.jpg
instagram.com/didiriyadi_official
Didi Riyadi menyuarakan penolakan perpanjangan PPKM Darurat melalui surat terbuka kepada Presiden Jokowi yang diunggahnya di Instagram, Kamis (15/7/2021).


TRIBUNNEWSWIKI.COM – Aktor sekaligus drummer band Element Didi Riyadi menjadi sorotan setelah menulis surat terbuka kepada Presiden Jokowi.

Surat yang dia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya itu berisikan kritik dan usulan soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Ada beberapa poin usulan Didi Riyadi kepada Pemerintahan Jokowi yang ia tuangkan melalui Instagramny @didiriyadi_official pada Kamis (15/7/2021).

Didi Riyadi juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah berjuang menangani situasi pandemi Covid-19.

Apresiasi tinggi disampaikan oleh Didi karena pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti pemberlakuan PSBB hingga PPKM Darurat.

Berikut 5 usulan Diri Riyadi kepada pemerintah:

Baca: Wanita yang Dipukul Oknum Sapol PP Bantah Saat Disebut Tak Hamil: Tukang Urut Bilang Saya Hamil

Baca: Tulis Surat Terbuka Ke Jokowi, Didi Riyadi Tolak Perpanjangan PPKM Darurat: Imbasnya Soal Perut

1. PPKM Darurat yang ramah

Warga melintas di antara pertokoan kawasan Pasar Tengah yang tutup pada hari pertama penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Bandar Lampung, Lampung, Senin (12/7/2021). Pemerintah setempat melakukan penerapan PPKM Darurat khususnya di wilayah Bandar Lampung mulai Senin ini hingga 20 Juli 2021 mendatang dan mewajibkan pusat perbelanjaan untuk menutup operasionalnya guna memperketat aktivitas warga agar dapat menekan penyebaran virus Covid-19.
Warga melintas di antara pertokoan kawasan Pasar Tengah yang tutup pada hari pertama penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Bandar Lampung, Lampung, Senin (12/7/2021). Pemerintah setempat melakukan penerapan PPKM Darurat khususnya di wilayah Bandar Lampung mulai Senin ini hingga 20 Juli 2021 mendatang dan mewajibkan pusat perbelanjaan untuk menutup operasionalnya guna memperketat aktivitas warga agar dapat menekan penyebaran virus Covid-19. (Tribun Lampung/Deni Saputra)

Didi Riyadi meminta penerapan PPKM Darurat tidak merugikan masyarakat menengah ke bawah.

Sebab masyarakat yang sehari-hari harus bekerja serabutan atau berjualan hanya mengandalkan penghasilannya dari situ.

Sementara masyarakat yang tetapi bisa bekerja dari rumah seperti PNS ataupun pegawai lainnya tidak merasakan dampak yang kuat dari PPKM Darurat.

“Banyak orang seperti buruh harian atau lepasan yang hanya digaji kalau dia kerja terlepas pekerjaannya tidak kritikal dan tidak esensial bagi negara tapi kritikal dan esensial bagi keluarganya,"

“Lockdown atau karantina atau PPKM aatau apapun namanya bisa diupayakan versi yang lebih ramah, yang berpihak pada masyarakat menengah ke bawah,” tulis Didi Riyadi.

Baca: Didi Riyadi

Baca: Belum Tanggapi Wacana PPKM Darurat Diperpanjang, Luhut Binsar Justru Bahas Ini

2. Evaluasi kebijakan

Didi Riyadi menyuarakan penolakan perpanjangan PPKM Darurat melalui surat terbuka kepada Presiden Jokowi yang diunggahnya di Intagram, Kamis (15/7/2021).
Didi Riyadi menyuarakan penolakan perpanjangan PPKM Darurat melalui surat terbuka kepada Presiden Jokowi yang diunggahnya di Intagram, Kamis (15/7/2021). (instagram.com/didiriyadi_official)

Poin kedua, pria 39 tahun itu meminta Pemerintahan Jokowi untuk mengevaluasi kebijakan menyangkut masyarakat khususnya PPKM.

Hal ini dilakukan jika hasil PPKM Darurat Jawa-Bali hingga tanggal 20 Juli 2021 tidak berdampak signifikan membendung penyebaran covid-19.

3. Sosialisasi dan edukasi

Selain itu ia juga meminta adanya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah.

Khususnya tentang penanganan pasien terpapar covid-19 serta pola hidup yang sehat agar terhindar dari pandemi.

Baca: Tak Menyangka Rumahnya Didatangi Presiden Jokowi Malam-malam, Warga Sunter Agung: Saya Kirain Siapa

Baca: Bupati Gowa Meminta Maaf soal Aksi Penganiayaan yang Dilakukan Satpol PP kepada Ibu Hamil

4. Kebijakan yang solutif

Petugas melakukan penyekatan mobilisasi masyarakat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Jalan Lampiri, Jakarta Timur, Rabu (7/7/2021). Untuk mencegah kemacetan yang terjadi pada hari pertama hingga hari keempat pelaksanaan PPKM darurat di Jakarta, polisi mulai melakukan kanalisasi di pos penyekatan. Kanalisasi ini dilakukan dengan memisahkan kendaraan dan membaginya ke dalam beberapa jalur. Untuk tenaga kesehatan (nakes), ada jalur khusus.
Petugas melakukan penyekatan mobilisasi masyarakat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Jalan Lampiri, Jakarta Timur, Rabu (7/7/2021). Untuk mencegah kemacetan yang terjadi pada hari pertama hingga hari keempat pelaksanaan PPKM darurat di Jakarta, polisi mulai melakukan kanalisasi di pos penyekatan. Kanalisasi ini dilakukan dengan memisahkan kendaraan dan membaginya ke dalam beberapa jalur. Untuk tenaga kesehatan (nakes), ada jalur khusus. (Tribunnews/Herudin)

Mengkritisi pemerintah, menurut Didi kebijakan tidak selalu bersifat aturan.





Halaman
12
BERITATERKAIT
Ikuti kami di
KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

  • Film - Wan An (2012)

    Wan An adalah sebuah film pendek karya sutradara
© 2025 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved