lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM – Aktor Didi Riyadi menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Jokowi terkait penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.
Didi Riyadi mengaku keberatan dan menolak jika PPKM Darurat diperpanjang oleh pemerintah.
Ia menilai, selama penerapan PPKM Darurat banyak masyarakat Indonesia terkena imbas secara ekonomi.
Sebab banyak orang tidak bisa mencari nafkah seperti biasa dan tidak bisa bekerja.
“Simple saja Pak, sudah pasti banyak yang kena imbasnya terlebih lagi soal perut, banyak yang tidak bisa kekrja, tidka bisa menafkahi keluarga,” tulis Didi Riyadi di akun Instagramnya @didiriyadi_official.
Baca: Didi Riyadi
Baca: Belum Tanggapi Wacana PPKM Darurat Diperpanjang, Luhut Binsar Justru Bahas Ini
Menurut drummer band Element ini, perpanjangan PPKM Darurat tidak bisa menyelesaikan pandemi covid-19.
Diperlukan pertimbangan yang matang agar ekonomi tidak mati dan juga kesehatan rakyat tetap terjamin.
“Perpanjangan PPKM Darurat tidak akan bisa selesaikan wabah.
Pilihannya seperti buah simalakama, Mati karena wabah atau mati karena kelaparan,” lanjutnya.
Alasan Didi Riyadi menyampaikan surat terbuka ini karena melihat banyaknya masyarakat yang menderita terdampak pandemi covid-19 dan juga PPKM Darurat.
PPKM maupun PSBB menurutnya tidak bisa meredakan penyebaran covid-19.
Baca: Beredar Informasi PPKM Darurat Diperpanjang Hingga 2 Agustus 2021, Polda Jatim: Hoax
Baca: Viral Anak Menteri Diduga Bulan Madu ke Jepang saat PPKM Darurat, Warganet Soroti Visa yang Dipakai
“Sejak awal pandemi sampai dengan sekarang banyak usaha yang gulung tikar, karyawan di-PHK-kan, seniman dan musisi tidak lagi bisa manggung.
Ternyata PSBB, PPKM atau pun hal sejenis tidak juga mampu meredakan penyebaran covid-19,” sebut pria 39 tahun ini.
Di samping itu, ia mengusulkan agar PPKM Daurat bisa lebih ramat bagi masyarakat menengah ke bawah.
Sebab masyarakat yang sehari-hari harus bekerja serabutan atau berjualan hanya mengandalkan penghasilannya dari situ.
Sementara masyarakat yang tetapi bisa bekerja dari rumah seperti PNS ataupun pegawai lainnya tidak merasakan dampak yang kuat dari PPKM Darurat.
Baca: Ini Dampaknya Jika PPKM Darurat Diperpanjang hingga 6 Minggu ke Depan
Baca: PPKM Darurat, Kades Banyuwangi Malah Gelar Hajatan di Kantor Desa
"Banyak orang seperti buruh harian atau lepasan yang hanya digaji kalau dia kerja terlepas pekerjaannya tidak kritikal dan tidak esensial bagi negara tapi kritikal dan esensial bagi keluarganya,"
“Lockdown atau karantina atau PPKM atau apapun namanya bisa diupayakan versi yang lebih ramah, yang berpihak pada masyarakat menengah ke bawah,” tulis Didi Riyadi.
Ia pun meminta pemerintah untuk mengevaluasi strategi kebijakan jika hingga 20 Juli 2021 penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali kurang bisa menekan angka penyebaran covid-19.
Baca: Andre Rosiade Berikan Rp5 Juta kepada Tukang Bubur yang Didenda karena Langgar Aturan PPKM Darurat
Baca: Beri Pemilik Bengkel Sanksi karena Layani Ganti Oli saat PPKM, Satpol PP: Bukan Sektor Esensial
“Menggali ide dan terobosan baru dalam membuat kebijakan yang tidak melulu dan tidak hanya bersifat aturan, tetapi juga bersidat solutif bagi masyarakat yang terkena imbas ditetapkannya aturan itu,” pungkasnya.
Selain menyuarakan keberatannya, Didi Riyadi juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah berjuang menangani situasi pandemi Covid-19.
Apresiasi tinggi disampaikan oleh Didi karena pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti pemberlakuan PSBB hingga PPKM Darurat.
Simak artikel lain tentang PPKM Darurat di sini
(Tribunnewswiki.com/Saradita)
