Bambang Dwi Hartono

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Drs. H. Bambang Dwi Hartono, M.Pd. merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dikenal sebagai salah satu pejabat yang pernah memimpin Kota Surabaya.

Ia lahir di Pacitan, Jawa Timur, 14 Juli 1961, terjun ke dunia politik dengan bergabung menjadi kader PDI Perjuangan.

Ia pernah menjabat sebagai wali kota sejak tahun 2002-2005 dan 2005-2010 (2 periode).

Bambang D.H. tercatat merupakan Wali Kota Surabaya dari kalangan sipil pertama di era reformasi.

Ia resmi mundur sebagai wakil wali kota pada 14 Juni 2013 karena maju sebagai calon gubernur Jawa Timur dari PDI Perjuangan pada Pilgub Jawa Timur 2013 berpasangan dengan Said Abdullah.

Bambang D.H. terpilih sebagai Wakil Wali Kota Surabaya pada tahun 2000 melalui putusan sidang paripurna mendampingi Soenarto Soemoprawiro.

Kemudian pada tahun 2002, ia diangkat menjadi Pelaksana Tugas Wali Kota Surabaya menggantikan Soenarto Soemoprawiro yang dipecat oleh DPRD Surabaya.

Setelah resmi dilantik sebagai wali kota Surabaya definitif pada tanggal 10 Juni 2002, Bambang D.H. mewarisi keadaan tata kota yang kumuh dan tidak teratur dengan menjamurnya pedagang kaki lima yang menguasai trotoar dan jalan, banyaknya jalur hijau yang beralih fungsi menjadi bangunan, serta mental PNS yang cenderung korup.

Ketika menjabat wali kota Surabaya, ia mulai menggarap banyak program populis untuk memperbaiki keadaan kota, dari menata drainase kota Surabaya secara besar-besaran untuk mengantisipasi banjir, menata dan membangun banyak taman kota, memperbaiki sekolah; rumah sakit; dan terminal, hingga menggratiskan biaya sekolah dasar dan menengah.

Bambang D.H. juga banyak mengangkat pejabat di lingkungan pemerintah kota Surabaya yang berusia relatif muda untuk produktivitas kinerja pemerintah kota.

Selain itu, untuk merealisasikan tata kota yang manusiawi, ia menata jalur pedestrian kota dengan lebih humanis agar nyaman bagi para pejalan kaki, membuka gorong-gorong peninggalan Belanda untuk mengendalikan banjir, serta mencabut banyak izin SPBU yang ada di jalur hijau.

Bambang D.H. juga mempelopori pengembangan Kawasan Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) sebagai kawasan konservasi alam terbesar di Indonesia.

Ia juga menata banyak pedagang kaki lima dan merelokasinya ke beberapa sentra PKL yang nyaman, rapi, dan bersih.

Tahun 2010, Bambang sempat berniat untuk mencalonkan diri kembali menjadi Wali Kota Surabaya.

Ia sempat melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebab menganggap jabatan yang diembannya tidak penuh selama dua periode, namun gugatan tersebut ditolak.

Pada akhirnya, Pdi Perjuangan mencalonkannya sebagai Wakil Wali Kota Surabaya mendampingi Tri Rismaharini untuk periode 2010-2015.

Namun Bambang D.H. mengundurkan diri sebagai wakil wali kota Surabaya pada 14 Juni 2013 karena maju sebagai calon gubernur dalam Pilgub Jawa Timur 2013 dari PDI-P berpasangan dengan Said Abdullah.

Namun pasangan ini kalah dari petahana, Soekarwo-Saifullah Yusuf dan memperoleh suara sebesar 2.200.069 (12,69%). (1)

Baca: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Baca: Tri Rismaharini

Pada November 2013, Bambang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi DPRD Pemkot Surabaya sebesar Rp 720 juta oleh Polda Jawa Timur.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, dirinya tidak langsung ditahan oleh kepolisian dikarenakan ia bersifat kooperatif dan tidak akan melarikan diri.

Penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim bolak-balik melayangkan berkas perkara mantan Wali Kota Surabaya itu.

Namun, hingga tahun 2015 berkasnya belum dinyatakan P-21.

Polda Jatim pun berkirim surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta supervisi dari lembaga antirasuah tersebut, agar kasus tersebut jelas kelanjutannya.

"Yang terpenting JPU menjalankan tugasnya. Selama belum ada bukti kuat (Bambang Dh terlibat), kita belum P-21. Kalau nggak ada bukti yang kuat nanti malah bisa bebas di persidangan," tandasnya.

Kemudian, penyidik Polda Jatim melanjutkan kembali perkara tersebut dan menetapkan mantan Walikota Surabaya Bambang DH sebagai tersangka sejak November 2013 lalu. Namun sampai saat ini Bambang yang dipercaya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDIP itu belum ditahan dan berkasnya bolak-balik masih P-19.

Polda Jatim mengungkap kasus gratifikasi senilai Rp 720 juta.

Kasus tersebut membuat 3 pejabat pemkot (Sekkota Surabaya Sukamto Hadi, Asisten II Mukhlas Udin dan Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Purwito) serta 1 politisi (mantan Ketua DPRD Kota Surabaya Musyafak Rouf) menjadi terpidana dan sekarang sudah bebas setelah menjalani penjara di Lapas Porong Sidoarjo. (2)

SD Komparasi PPSP. Tahun: 1968 - 1976

SMP Komparasi PPSP. Tahun: 1968 - 1976

SMA PPSP IKIP Surabaya. Tahun: 1976 - 1979

S1 Matematika, IKIP Surabaya. Tahun: 1980 - 1983

S2 Statistik, IKIP Malang. Tahun: 1983 - 1990

Baca: Megawati Soekarnoputri

Baca: Puan Maharani Nakshatra Kusyala

Anggota DPR RI, Sebagai: Anggota . Tahun: 2019 - sekarang

DPRD Jawa Timur, Sebagai: Anggota DPRD Provinsi. Tahun: 2014 - 2019

Pemerintah Kota Surabaya, Sebagai: Wakil Walikota. Tahun: 2010 - 2012

Pemerintah Kota Surabaya, Sebagai: Walikota. Tahun: 2002 - 2010

Pemerintah Kota Surabaya, Sebagai: Wakil Walikota. Tahun: 2000 - 2002

IKIP Negeri Semarang, Sebagai: Dosen. Tahun: 1986 - 1996

SMP & SMA , Sebagai: Guru. Tahun: 1980 - 1996

Taruna Merah Putih (TMP), Sebagai: Ketua DPD Jawa Timur. Tahun: 2013 - 2018

Gerakan Permuda Marhaen (GPM) Kota Surabaya, Sebagai: Wakil Ketua . Tahun: 1979 - 2000

Riwayat Pergerakan

DPP PDI PERJUANGAN - Ketua Bidang Pemenangan Pemilu. Tahun: 2014 - 2019

DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur - Wakil Ketua Bidang Kehormatan. Tahun: 2005 - 2014

DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya - Ketua DPC. Tahun: 2000 - 2005

DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya - Sekretaris DPC . Tahun: 1999 - 2000

Gerakan Permuda Marhaen (GPM) Kota Surabaya - sebagai Anggota hingga menjadi Wakil Ketua. Tahun: 1979 - 2000 (3)

(TribunnewsWiki.com/Niken Aninsi)