lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan Presiden Joko Widodo tengah menunggu hari baik untuk merombak kabinet Indonesia maju.
"Saya kira Pak Jokowi sedang menunggu hari baik saja, menunggu hari baik yang menurut hemat beliau itu dapat memberikan kemudahan dan kelancaran struktur kabinet baru yang akan dibentuknya itu," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/4/2021).
Diberitakan sebelumnya, DPR telah menyetujui Kementerian Riset dan Teknologi dilebur ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Ada pula pembentukan kementerian baru, yakni Kementerian Investasi.
Politikus ini mengatakan reshuffle kabinet merupakan kewenangan presiden.
"Karena hak prerogatif presiden adalah hak subjektif Presiden RI yang dijamin konstitusi, maka kami dari PDIP menyerahkan keputusan hal tersebut kapan mau dilaksanakan, siapa pejabat mau diangkat, itu menjadi wewenang sepenuhnya Pak Jokowi sebagai presiden," katanya.
Baca: Hindari Keributan, Seknas Jokowi Minta Presiden Angkat Bicara Terkait Reshuffle Kabinet
"Sehingga oleh karena hak prerogatif Presiden adalah hak subjektif Presiden RI yang dijamin konstitusi, maka kami dari PDIP menyerahkan keputusan hal tersebut kapan mau dilaksanakan, siapa pejabat mau diangkat, itu menjadi wewenang sepenuhnya Pak Jokowi sebagai presiden," katanya.
Penjelasan Istana
Isu reshuffle sudah menguat sejak dua pekan lalu, tetapi hingga kini reshuffle belum juga kunjung dilakukan oleh Jokowi.
Terkait dengan hal itu, juru bicara Jokowi, Fadjroel Rachman, menegaskan perihal reshuffle tak ada yang mengetahuinya kecuali Jokowi dan Allah.
"Hanya Presiden Jokowi dan Allah SWT yang tahu," ujar Fadjroel dalam diskusi daring bertajuk 'Jangan Pegel Nunggu Reshuffle', Sabtu (24/4/2021).
Dia menegaskan reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Oleh karena itu, dia pun tak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai reshuffle.
Baca: Seknas Jokowi Sarankan Presiden Angkat Bicara Soal Isu Reshuffle Kabinet Guna Hindari Kegaduhan
Bahkan, Fadjroel mengungkap pertemuan kali terakhirnya dengan Jokowi pada Selasa, (20/4/2021), lalu sama sekali tak menyinggung isu reshuffle.
"Kami hanya membicarakan pemindahan ibu kota negara, dan saya diminta menyiapkan strategi komunikasinya," kata Fadjroel.
Hanya saja Fadjroel memastikan reshuffle pasti dilakukan untuk dua kementerian yang telah disetujui DPR terkait peleburan kementerian dan pembentukan kementerian baru.
"Saya bertemu pak Seskab, Pramono Anung untuk memastikan saja bahwa yang tetap ada (reshuffle) itu adalah sesuai dengan yang disetujui DPR yakni kementerian investasi dan pengubahan jadi kemendikbud ristek. Mengenai isinya beliau belum beri tahu ke saya karena memang itu adalah hak dari presiden untuk sampaikan ke publik jadi bukan dari kami untuk menyampaikannya," katanya.
Baca: Soal Rumor Reshuffle Menteri Berinisial M, Pengamat: Itu Sekadar Sensasi
Jokowi diminta angkat bicara
Sekjen Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Dedy Mawardi, mengatakan Jokowi sebaiknya mulai buka suara soal reshuffle.
"Untuk menghindari kegaduhan, kami menyarankan Presiden Jokowi sebaiknya menyampaikan langsung ke masyarakat tidak ada menteri yang di-reshuffle, yang ada penambahan menteri baru untuk kementerian investasi," kata Dedy Mawardi kepada wartawan, Kamis (22/4/2021).
Seknas Jokowi mencermati ada sedikit kegaduhan sejak disahkannya pembentukan Kementerian Investasi dan peleburan Kementerian Ristek ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
