lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM – Sekjen Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Dedy Mawardi menyarankan Presiden untuk angkat bicara soal isu reshuffle kabinet.
Dedy menyebut, hal ini untuk menghindari kegaduhan.
Selain itu menurut dia perlu adanya penegasan tidak ada perubahan ulang di kabinet kecuali hanya untuk mengisi kursi Menteri Investasi sebagai nomenklatur baru.
"Untuk menghindari kegaduhan, kami menyarankan Presiden Jokowi sebaiknya menyampaikan langsung ke masyarakat tidak ada menteri yang di reshuffle,
yang ada penambahan menteri baru untuk kementerian investasi," kata Dedy Mawardi kepada wartawan, Kamis (22/4/2021) seperti dikutip dari Tribunnews.com.
Baca: Paman Nathalie Holscher Tuding Sule Bersikap Angkuh hingga Menduakan Tuhan
Baca: Menginterupsi Jaksa saat Sidang, Rizieq Shihab Tak Terima Dituding Keluyuran
Seknas Jokowi mencermati, ada sedikit kegaduhan sejak disahkannya pembentukan Kementerian Investasi serta meleburnya Kementerian Ristek dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Belakangan juga senter diberitakan nama-nama yang mengisi kursi Menteri Investasi dan Mendikbudristek.
Kemudian juga hal ini menyasar ke beberapa menteri yang dianggap layak untuk di-reshuffle.
Wacana perombakan kabinet ini tentu saja mencuri perhatian publik.
Oleh sebab itu Dedy menyarankan Presiden Jokowi untuk angkat bicara dan memberi penjelasan serta penegasan.
Baca: Soal Rumor Reshuffle Menteri Berinisial M, Pengamat: Itu Sekadar Sensasi
Baca: Pengumuman Reshuffle Kabinet Ditunda, Hari Ini Jokowi Temui Petani di Jabar Bahas Produksi Beras
Sehingga setelah itu tidak ada lagi kegaduhan seperti sekarang ini.
"Penjelasan langsung dari Presiden agar isu reshuffle gak rame seperti sekarang ini," ujarnya.
Seandainya da reshuffle kabinet saat ini, Dedy meyakini tidak akan bisa memberi perubahan pada kinerja kementerian yang dipimpin menteri baru untuk mewujudkan keinginan Jokowi.
Menurut Dedy hal ini dikarenakan yang mengurusi kementerian bukanlah menteri semata.
Tetapi ada jaringan birokrasi di bawah menteri yang harus diubah visi dan misi agar sejalan dengan visi dan misi Presiden.
Baca: Soal Isu Reshuffle Kabinet Berembus Kencang, Moeldoko: Yang Tahu Hanya Presiden, Titik
Baca: Nama Menteri yang Tak Mungkin Direshuffle, dari Ketum Parpol hingga Sosok di Bidang Infrastruktur
Ia menegaskan, pergantian menteri itu bukan solusi dari masalah, tapi reshuffle itu sendiri yang sebenarnya bisa jadi masalah dari jebloknya kinerja.
"Contoh konkret itu seperti apa yang terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kasus hilangnya nama KH Hasyim Ashari dari Kamus Sejarah," ucapnya.
Meski demikian, Seknas Jokowi kata dia lagi, tetap mendukung apabila Presiden Jokowi merombak kabinetnya.
Hanya disarankan, perombakan tersebut supaya tidak dilakukan setiap tahun.
Kecuali menteri yang gagal mewujudkan program atau kebijakan presiden.
Simak berita lainnya mengenai reshuffle kabinet di sini
(Tribunnewswiki.com/SO, Tribunnews.com/Chaerul Umam)
