Jokowi Keluarkan Aturan Wajib Bayar Royalti Lagu, Ini Tanggapan Kunto Aji dan Marcel Siahaan

h. Bank dan kantor;

i. Pertokoan;

j. Pusat rekreasi;

k. Lembaga penyiaran televisi;

l. Lembaga penyiaran radio;

m. Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan

n. Usaha karaoke.

"Penambahan bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri," bunyi Pasal 3 Ayat (3).

Adapun pengelolaan Royalti dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik.

Setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan Lisensi kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.

Baca: Promo McDonalds, Cashback 77 Persen Pakai Livin Mandiri, Beli Rp 100 Ribu Cuman Bayar Rp 23 Ribu!

Baca: Sang Buah Hati Lahir Prematur, Ini Tanggapan Audi Marissa Dapat Komentar Negatif dari Netizen

Baca artikel lainnya terkait Peraturan Pemerintah di sini

(Tribunnewswiki.com/Septiarani,Tribunnews.com/Shella/Yurika)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jokowi Keluarkan Aturan Wajib Bayar Royalti Lagu, Begini Tanggapan Dua Musisi Ini