lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang masyarakat Indonesia untuk mudik lebaran 2021.
Langkah ini diambil untuk menekan angka penyebaran Covid-19 dan mengatasi pandemi.
Dilansir Kompas.tv, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyebut saat ini angka penularan dan kematian Covid-19 masih tinggi, utamanya setelah libur panjang.
"Larangan mudik akan dimulai pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021, sebelum dan sesudah hari dan tanggal itu diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang keluar daerah sepanjang kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu," ujar Muhadjir, Jumat (26/3/2021).
Baca: Beda dengan Tahun Lalu, Kemenhub Pastikan Tak Ada Larangan Mudik Lebaran 2021
Baca: Kabar Gembira Mudik Lebaran 2021 Tidak akan Dilarang, Ada 5 Kebijakan yang Dikeluarkan Kemenhub
Pelarangan mudik juga didukung dengan pemangkasan jatah cuti bersama lebaran.
"Cuti bersama idul fitri satu hari ada, tapi nggak boleh ada aktivitas mudik. Pemberian bansos akan diberikan," ucap Muhadjir.
Muhadjir mengatakan, Polri dan Kementerian Perhubungan akan mengeluarkan aturan resmi menindaklanjuti larangan itu.
Seluruh kementerian dan lembaga pemerintah, kata Muhadjir, juga akan melakukan sosialisasi tentang larangan mudik lebaran itu.
"Mekanisme pergerakan orang dan barang akan diatur kementerian dan lembaga terkait. Untuk kegiatan keagaman dalam rangka menyambut Ramadan akan diatur Kemenag, dan berkonsultasi dengan organisasi keagamanan," ujar Muhadjir.
Larangan mudik lebaran ini berjalan sesuai arahan Presiden Jokowi pada Selasa (23/3/2021).
"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN/TNI-Polri karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan seluruh masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan para kepala daerah soal risiko tinggi penularan Covid-19. Ia juga meminta masyarakat tetap waspada, meski Indonesia sempat mengalami penurunan kasus harian positif Covid-19.
"Yang perlu saya ingatkan, tugas kita dalam penanganan covid ini belum selesai. Risiko Covid masih ada. Hati-hati risiko Covid-19," kata Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional V APKASI di Istana Negara, Jumat (26/3/2021).
Kemenhub koordinasi dengan Polri
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi buka suara soal pelarangan atau pembolehan mudik lebaran tahun 2021.
Dia mengatakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini belum memutuskan boleh atau tidaknya mudik lebaran.
Menhub Budi menyebut pihaknya sedang berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 dan kementerian terkait soal langkah antisipasi mudik lebaran.
Kementerian terkait dan Satgas Covid-19, kata Budi, nantinya akan memberikan arahan.
“Kemenhub tidak bisa melarang atau mengizinkan mudik, karena harus dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Satgas Covid 19, yang nanti akan memberikan arahannya,” kata Budi, Rabu (17/3/2021).
Budi mengatakan koordinasi diperlukan sebagai langkah antisipasi dalam rangka mencegah dan memutus penyebaran Covid-19 di tanah air
Baca: Beda dengan Tahun Lalu, Kemenhub Pastikan Tak Ada Larangan Mudik Lebaran 2021
Baca: Kabar Gembira Mudik Lebaran 2021 Tidak akan Dilarang, Ada 5 Kebijakan yang Dikeluarkan Kemenhub
Dalam rangka mengantisipasi adanya lonjakan penumpang pada masa mudik lebaran tahun ini, protokol kesehatan dan tracing harus diterapkan secara ketat kepada masyarakat yang bepergian.
Budi menjelaskan pihkanya tengah berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperketat syarat perjalanan, yaitu dengan mempersingkat masa berlaku alat skrining (penyaringan) Covid 19 seperti GeNose, Rapid Test atau PCR Test.
Penerapan protokol kesehatan lainnya yang juga akan diperketat seperti memakai masker, melaksanakan jaga jarak, melakukan disinfektasi prasarana/sarana, pemberlakuan pembatasan penumpang dan pengaturan jadwal layanan.
Budi mengatakan telah bekerja sama dengan media nasional untuk melakukan survei nasional tentang potensi pemudik pada lebaran 2021 yang akan menjadi rekomendasi pelaksanaan angkutan lebaran tahun ini.
Polri membahas mekanisme mudik
Polri mulai membahas mekanisme pelaksanaan operasi ketupat 2021.
"Hari ini baru rapat di Sops Polri bahas Ops Ketupat 2021," kata Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Rudy Antariksawan kepada wartawan, Rabu (17/3/2021).
Baca: Kritik Kebijakan New Normal dari Anies, Menhub Budi Karya Sebut SIKM Tak Diperlukan Lagi di Jakarta
Baca: Viral Rumah Warga Dipasangi Papan Pengumuman Karna Nekat Mudik ke Zona Merah, Ini Kata Sang Ketua RT
Rudy menyatakan mekanisme pola pelaksanaan mudik lebaran nantinya menyesuaikan dengan pedoman dari pemerintah.
Polri, kata Rudy, masih menunggu dan berkoordonasi dengan berbagai instansi terkait pola operasi mudik lebaran 2021 di tengah pandemi Covid-19 tersebut.
"Kita sudah koordinasi terus dan menggelar rapat-rapat dengan stakeholder. Pola operasi sudah ada keputusan sesuai kebijakan pemerintah untuk mempedomani protokol kesehatan," kata Rudy.
Ganjar: Sopir diprioritaskan mendapat vaksin
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta pemerintah pusat memprioritaskan sopir untuk divaksin setelah sempat terdengar kabar bahwa pemerintah memutuskan memperbolehkan mudik lebaran tahun ini.
Hal itu disampaikannya saat mengecek vaksinasi di RSUD Salatiga dan RST dr Asmir Salatiga, Rabu (17/3/2021).
Baca: Kemenhub Bakal Gunakan GeNose di Bandara dan Pelabuhan
Baca: 8 Stasiun Kereta Api yang Layani Tes GeNose Covid-19
Menurut Ganjar, selain sopir kelompok yang setiap hari berhubungan dengan masyarakat termasuk pedagang pasar harus menjadi prioritas.
"Yang jadi prioritas ya masyarakat, terutama pedagang pasar. Saya juga usulkan sopir diprioritaskan, karena pak Menhub kan bilang kemungkinan tahun ini boleh mudik. Saya kita kelompok-kelompok yang tiap hari berhubungan dengan masyarakat itu yang harus dijadikan prioritas," katanya kepada Tribunjateng.com, Rabu (17/3/2021).
Gubernur berambut putih itu mengatakan program vaksinasi di Jawa Tengah terus berjalan bagus dan lancar.
Terkait vaksinasi tahap kedua untuk lansia dan pelayan publik yang jumlahnya sekitar 5,3 juta di Jateng diakui belum semuanya dapat terlaksana.
Ia mengatalam masih menunggu kiriman vaksin dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan target vaksinasi lansia serta pelayan publik karenanya jatah vaksin yang ada belum bisa memenuhi.
"Ini tinggal nunggu saja, kalau vaksin sudah datang kita genjot lagi. Mudah-mudahan seperti hitung-hitungan bersama pak Menteri Kesehatan dalam rapat kemarin kan Mei bisa digaspol, biar lebih cepat," katanya
Ganjar menyatakan mengenai ketersediaan stok vaksin belum mendapat droping tambahan. Atas kondisi itu dirinya telah berkomunikasi dengan pemerintah pusat.
(Tribunnewswiki/Niken/Tyo/, Kompas.tv/Tribunnews/Tribun Jateng/M Nafiul Haris)
Baca selengkapnya tentang mudik di sini.
