lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri memberikan komentar perihal wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Menurut mantan Presiden Republik Indonesia ke-5 itu wacana penambahan masa jabatan presiden dari dua periode jadi tiga periode tidaklah berdasar.
Megawati justru menuding balik pada pihak yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menjadi presiden selama tiga periode.
"(Jokowi) berkeinginan katanya 3 periode. Yang omong itu yang kepengin sebetulnya. Siapa tahu suatu saat dia bisa 3 periode," kata Megawati dalam peluncuran buku 'Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam', yang disiarkan kanal Youtube PDI-P, Rabu (24/3/2021).
Megawati menilai tudingan tersebut tidak berdasar.
Mengingat, menurut Megawati, presiden tidak bisa begitu saja mengubah isi UUD 1945 untuk menambah masa jabatan.
Baca: Arief Puyuono Kekeuh Minta Jokowi Jadi Presiden 3 Periode, Ternyata Ini Alasannya
Baca: Wacana Presiden Tiga Periode Buat Gaduh, Jubir Presiden Tegaskan Jokowi Pegang Teguh Konstitusi
"Memang presiden bisa merubah keputusan secara konstitusi? Kan tidak. Kan tidak," ucap Megawati.
Megawati mengaku menyinggung hal itu karena dia justru ingin mendorong agar kader-kader PDIP yang duduk di eksekutif maupun legislatif tak menyia-nyiakan waktunya selama menjabat.
Menurut Megawati, para kader PDIP harus banyak membaca buku sehingga pengetahuannya banyak.
Namun isi buku itu sebaiknya tak hanya dibaca, namun harus dipraktikkan di lapangan.
Dengan begitu kader PDIP selalu aktif bekerja di tengah rakyat.
"Kalian saya minta itu supaya aktif. Seperti Hendy (Wali Kota Semarang). Kalau mau jadi wali kota, mau apa kamu? Mau cari kekayaan, kekuasaan, ketenaran? Berhenti lah. Paling dua periode selesai, tak ada lagi bisa lebih dari dua periode," tutur Megawati.
Dirinya menyebut tugas utama sebagai kader PDI-P adalah memperjuangkan nasib rakyat.
Diberitakan sebelumnya mantan politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, menaruh kecurigaan terhadap upaya sejumlah pihak menerbitkan pasal di aturan hukum agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa langgeng dalam jabatannya.
Amien Rais menyebut ada skenario mengubah ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 soal masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.
Menurut Amien, rencana mengubah ketentuan tersebut akan dilakukan dengan menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna mengubah atau mengamendemen UUD 1945.
"Jadi, mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR yang mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu," kata Amien dalam tayangan Kompas TV, dikutip Senin (15/3/2021).
Baca: Begini Tanggapan Jusuf Kalla Saat Ditanya Soal Poster AHY-JK Maju Pilpres 2024
Baca: Hasil Survei Maret 2021, Kinerja Presiden Jokowi Tak Bikin Anak Muda DKI Jakarta Terkesan
Mantan politikus PAN itu melanjutkan, setelah Sidang Istimewa digelar, akan muncul usul untuk mengubah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.
"Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali," ujar Amien.
Amien mengatakan, skenario itu muncul karena ada opini publik yang menunjukkan ke arah mana pemerintahan Presiden Joko Widodo melihat masa depannya.
