lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi kabar yang menyebutkan dirinya merestui upaya Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengambil alih kekuasaan di Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Mahfud MD menyangkal kebenaran kabar tersebut melaui akun Twitter resminya @mohmahfudmd.
Dia mengaku kaget dengan kabar tersebut, dan mengatakan tidak pernah berbicara seperti itu kepada Moeldoko ataupun yang lainnya.
"Terpikir saja tidak, apalagi merestui," kata Mahfud, Selasa (2/2/2021).
Dia mengatakan bahwa sulit dipercaya kepemimpinan partai sebesar Demokrat dapat dikudeta atau diambil alih.
Apalagi, menurut Mahfud, masyarakat sekarang ini bisa dengan mudah melakukan kontrol di tengah era demokrasi yang sangat terbuka.
Sejalan dengan itu, lanjut Mahfud, posisinya juga tidak bisa digunakan untuk memberikan restu pengambilalihan kepemimpinan partai.
"Jabatan Menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal PD (Partai Demokrat) sendiri solid," ujar Mahfud MD.
Baca: Tiga Bantahan Moeldoko saat Dituding Makar oleh Demokrat: Jangan Ganggu Pak Jokowi
Sebelumnya, politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik melalui akun Twitter-nya, @RachlandNashidik menyebutkan, dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, Moeldoko mengklaim mendapat restu dari sejumlah pejabat negara.
Restu itu didapat dari Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, hingga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.
"Bahkan 'Pak Lurah' merestui. Para pejabat negara itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu 'Pak Lurah?'," kata Rachland.
Tiga bantahan Moeldoko saat dituding makar
Moeldoko buka suara soal tudingan makar. Dalam keterangan secara virtual pada Senin (1/2/2021) malam itu, ia menjawab berbagai spekulasi dan tudingan tentang dugaan makar atau pengambilalihan kepemimpinan partai Demokrat dari luar.
Mantan Panglima TNI itu menyampaikan tiga poin penting bantahannya.
Dikutip dari Kompas.com, poin yang disampaikannya ini soal keterikatan Istana dengan tuduhan Partai Demokrat.
Kemudian awal isu pengambilalihan secara paksa serta sindiran kepada petinggi Partai Demokrat.
Baca: Dituding Demokrat Soal Makar, Moeldoko: Mungkin Dasarnya Foto-foto
Berikut tiga poin lengkapnya:
1. Jangan ganggu Pak Jokowi
Moeldoko meminta Partai Demokrat untuk tidak menghubungkan isu makar atau pengambilalihan kepemimpinan dengan pihak istana.
Ia juga meminta partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini tak mengganggu Presiden Joko Widodo.
