lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Jumat, (29/1/2021), meminta politisasi dan nasionalisasi vaksin Covid-19 dihentikan.
Retno mengatakan vaksin adalah isu kemanusiaan, dan setiap orang berhak atas vaksin Covid-19.
Nasionalisme vaksin dapat dipahami sebagai situasi ketika suatu negara berusaha mengamankan stok vaksin untuk kepentingan warga negaranya sendiri.
Dia juga menyebut vaksin bukan isu politis. Retno berharap kerja sama mulilateral dalam pengadaan vaksin Covid-19 berjalan sesuai dengan rencana.
"Saya minta untuk berhenti politisasi vaksin, berhenti nasionalisasi vaksin, kita harus terus mengingatkan diri kita bahwa vaksin adalah isu kemanusiaan," ujar Retno dalam diskusi panel yang digelar Forum Ekonomi Dunia (WEF) dikutip dari Kompas.
Retno mengatakan hingga sekarang nasionalisme vaksin masih terjadi di sejumlah negara.
Situasi ini, kata Retno, akan menghalangi kerja sama pengadaan vaksin secara multilateral.
Baca: Sebanyak 95% Vaksin Covid-19 Telah Dipesan Negara Maju, Menlu Retno: Memprihatinkan Sekali
Retno pun mengajak seluruh negara untuk memperkuat kerja sama demi terciptanya akses vaksin Covid-19 yang adil dan merata.
Ia mengatakan keadilan dan keseteraan akses terhadap vaksin Covid-19 merupakan isu penting yang harus jadi perhatian seluruh negara dunia.
Menurut Retno, dunia bisa kembali pulih jika negara-negara bekerja sama dengan baik dalam penanganan pandemi. "Akses vaksin Covid-19 yang adil dan merata bagi semua negara adalah isu yang sangat penting. Bukan hanya bagi negara-negara berkembang, tapi juga penting untuk negara-negara maju di dunia," ucapnya.
Menurut Retno, negara-negara Covax Advanced Market Commitment (AMC) atau AMC-92 telah mendiskusikan isu keadilan dan kesetaraan akses vaksin Covid-19. AMC-92 merupakan negara berpenghasilan menengah dan rendah yang akan dibantu Covax mendapatkan vaksin gratis.
Indonesia bersama Etiopia terpilih sebagai co-chairs mewakili negara penerima vaksin gratis, sementara Kanada terpilih sebagai co-chairs mewakili negara donor.
Retno juga menyampaikan apresiasi kepada Covax, Gavi, dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang memfasilitasi kerja sama multilateral pengadaan vaksin bagi negara berkembang.
Baca: WHO Beri Izin Darurat 6 Vaksin Covid-19 yang Akan Digunakan, Satu di Antaranya Ada Sinovac
Lewat fasilitas Covax, Indonesia berpotensi mendapatkan vaksin gratis sebanyak 3 hingga 20 persen dari jumlah penduduk. "Semangat kerja sama inilah yang perlu terus kita perkuat," kata Retno.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus meminta solidaritas global terkait pengadaan vaksin Covid-19 pada masa mendatang.
Saat membuka World Health Summit di Berlin, Tedros mengatakan, satu-satunya cara untuk pulih dari pandemi adalah dengan bekerja sama dan memastikan negara yang lebih miskin memiliki akses yang adil terhadap vaksin.
"Wajar jika negara ingin melindungi warga negaranya terlebih dulu, tetapi jika dan ketika kita memiliki vaksin yang efektif, kita juga harus menggunakannya secara efektif," kata Tedros seperti dikutip dari AFP, Senin (26/10/2020).
"Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan melakukan vaksinasi pada beberapa orang di semua negara daripada semua orang di beberapa negara saja," kata dia.
Baca: Lewat Covax, Indonesia Bisa Peroleh Vaksin Covid-19 Gratis hingga Sebanyak 20% Jumlah Penduduk
Tedros menegaskan bahwa nasionalisme vaksin justru akan memperpanjang masa pandemi, bukan memperpendek.
Sebanyak 95% vaksin Covid-19 telah dipesan negara maju
