Deforestasi Dianggap Picu Banjir Kalsel, Istana Klaim Jokowi Tak Obral Izin Tambang dan Sawit

Moeldoko mengatakan, penyusutan lahan hutan di Kalimantan tidak berbanding lurus dengan perizinan yang dikeluarkan pemerintah


zoom-inlihat foto
banjir-kalimantan-selatan-kalsel-pada-jumat-1512021.jpg
Humas BNPB
Banjir Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Jumat (15/1/2021).


“Akhirnya juga mempengaruhi dan memperparah kondisi ekstrem cuaca, baik itu di musim kemarau dan musim penghujan,” kata dia.

Tak Usah Datang

Sementara Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono melayangkan kritikan pedas kepada Presiden Jokowi.

Menurutnya, Jokowi tak perlu datang ke Kalimantan Selatan (Kalsel) jika hanya ingin menyalahkan alam.

Pasalnya saat itu, Jokowi mengatakan jika banjir yang terjadi disebabkan karena curah hujan yang tinggi dan sungai yang meluap.

Walhi meminta Jokowi tak usah berkunjung ke Kalsel jika tak bisa bijak dalam menanggapi bencana.

"Presiden Jokowi ke Kalsel kalau hanya menyalahkan hujan dan sungai mending enggak usah ke Kalsel," kata Kisworo, Selasa (19/1/2021) dikutip dari Kompas.com.

Kritikan tajam itu dilontarkannya karena menganggap kehadiran Presiden tidak sesuai yang diharapkan.

Yakni penanganan korban dan menjamin keselamatan rakyat.

Baca: Banjir Kalsel Menelan Korban Jiwa, Sederet Artis Asal Kalimantan Selatan Doakan Tanah Kelahirannya

Baca: Peringatan Dini BMKG Senin 18 Januari 2021: Waspadai Banjir, Longsor dan Angin Kencang

Menurut dia, seharusnya Jokowi datang sebagai tokoh yang kuat untuk menangani kondisi darurat di Kalimantan Selatan.

Ia menyebutkan, seharusnya Jokowi datang dan memanggil pemilik perusahaan yang dinilai telah merusak lingkungan Kalsel.

"Salah satunya berani memanggil pemilik perusahaan-perusahaan tambang, sawit, HTI, HPH. Kita dialog terbuka di hadapan rakyat dan organisasi masyarakat sipil," harapnya.

Banjir kali ini, menurutnya, menjadi penanda bahwa Kalimantan Selatan sudah berada dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis.

Sebab, ia mencatat 50 persen dari lahan di Kalimantan Selatan telah beralih fungsi menjadi tambang batu bara dan perkebunan sawit.

Rinciannya yakni tambang 33 persen dan kelapa sawit 17 persen.

Oleh karena itu, ia mengaku tidak kaget apabila bencana ekologis itu terjadi saat ini dan terparah dari tahun-tahun sebelumnya.

"Padahal, sudah sering saya atau Walhi Kalsel ingatkan bahwa Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis," tegas dia.

Menurut catatan Walhi, banjir kali ini menjadi yang terbesar dan terluas sejak 2006.

Banjir besar, kata dia, pernah melanda pada 2006, tetapi tidak sampai merendam 11 kabupaten/kota.

Banjir Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Jumat (15/1/2021)
Banjir Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Jumat (15/1/2021) (Humas BNPB)

Ia juga menyebutkan, bencana banjir sejatinya sudah menjadi bencana yang berulang di Kalimantan Selatan.





Halaman
123
BERITATERKAIT
Ikuti kami di
KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2025 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved