Deforestasi Dianggap Picu Banjir Kalsel, Istana Klaim Jokowi Tak Obral Izin Tambang dan Sawit

Moeldoko mengatakan, penyusutan lahan hutan di Kalimantan tidak berbanding lurus dengan perizinan yang dikeluarkan pemerintah


zoom-inlihat foto
banjir-kalimantan-selatan-kalsel-pada-jumat-1512021.jpg
Humas BNPB
Banjir Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Jumat (15/1/2021).


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Soal kritikan pemicu banjir besar di Kalimantan Selatan, Moeldoko menegaskan pemerintah tak obral izin tambang dan sawit.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memberikan tanggapan terhadap kritikan sejumlah pihak yang menyebut deforestasi sebagai pemicu bencana banjir besar di Kalimantan Selatan.

Moeldoko mengatakan, penyusutan lahan hutan di Kalimantan tidak berbanding lurus dengan perizinan yang dikeluarkan pemerintah guna membuka tambang dan perkebunan sawit.

Ia menyebutkan, Presiden Jokowi justru tidak mengeluarkan izin baru di masa pemerintahannya.

"Saya pikir zamannya Pak Jokowi itu, mungkin kita lihat lah tidak mengeluarkan izin-izin baru. Jadi mungkin perlu kita lihat lebih dalam seberapa banyak sih, izin-izin yang sudah diberikan dalam kepemimpinan beliau?," ujarnya di Gedung Bina Graha, Rabu (20/1/2021).

"Menurut saya bisa dikatakan sangat kecil. Saya tidak tahu persis ya. Saya akan cari ya. Namun intinya bahwa selama pemerintahan Presiden Jokowi tidak obral dengan izin-izin. Poinnya di situ," lanjutnya menegaskan.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (purn) Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019)(KOMPAS.com/Haryantipuspasari)
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (purn) Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019)(KOMPAS.com/Haryantipuspasari) (Kompas.com)

Moeldoko lantas menjelaskan bahwa pemerintah sudah memiliki pemahaman terhadap kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan cincin api lingkar Pasifik.

Oleh karena itu, sejumlah instrumen telah disiapkan untuk mengantisipasi bencana alam.

Salah satunya melalui instrumen hukum berupa Perpres Nomor 87 tahun 2020 pada 11 September 2020 yang berisi rencana induk penanggulangan bencana.

"Tapi kenyataannya kok masih ada bencana? Iya, bencana tidak bisa dikendalikan. Tetapi yang paling penting adalah pemerintah telah menyiapkan perangkatnya, instrumennya," tambah Moeldoko.

Baca: Walhi Kepada Jokowi: Kalau Datang Untuk Menyalahkan Hujan dan Sungai, Mending Nggak Usah ke Kalsel





Halaman
1234
Penulis: Putradi Pamungkas






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved