Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej)

Edward Omar Sharif Hiariej adalah Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus Wakil Menteri Hukum dan HAM (dilantik 23 Desember 2020).


zoom-inlihat foto
edward-omar-sharif-hiariej-atau-eddy-hiariej.jpg
Kompas.com
Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej akan dilantik menjadi wakil menteri hukum dan HAM hari ini, Rabu (23/12/2020).

Edward Omar Sharif Hiariej adalah Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus Wakil Menteri Hukum dan HAM (dilantik 23 Desember 2020).




  • Informasi Pribadi


TRIBUNNEWSWIKI.COM – Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH M.Hum, lahir di Ambon, Maluku, pada 10 April 1973.

Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariej lebih dikenal dengan nama Eddy Hiariej.

Selama ini dikenal sebagai sosok akademisi yang kerap dimintai pendapat soal isu-isu hukum.

Eddy OS Hiariej meraih gelar professor pada usia yang terbilang muda, yaitu 37 tahun.

Eddy Hiariej mendapatkan gelar profesor di usia 37 tahun dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

SK guru besar tersebut turun pada 1 September 2010.

Capaian tersebut tidak lepas dari prestasi ketika menempuh pendidikan jenjang doktoral.

Eddi Hiariej berhasil menyelesaikan pendidikan doktoralnya dalam waktu yang lebih singkat.

Ia berhasil menyelesaikan pendidikan doktor dalam waktu 2 tahun 20 hari.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) ini kerap menjadi saksi ahli di berbagai persidangan.(1)

Baca: Eddy Hiariej, Sempat Kritik UU Cipta Kerja Kini Dilantik Jokowi Jadi Wamenkumham

Baca: Budi Gunadi Jadi Menkes, Ekonom INDEF : Apa Tidak Ada yang Lain?

Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej akan dilantik menjadi wakil menteri hukum dan HAM hari ini, Rabu (23/12/2020).
Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej akan dilantik menjadi wakil menteri hukum dan HAM hari ini, Rabu (23/12/2020). (Kompas.com)

Edward Omar Sharif Hiariej dilantik menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM pada 23 Desember 2020.

Dia merupakan satu di antara beberapa orang lainnya yang masuk dalam cabinet Indonesia Maju setelah reshuffle.

Adapun selain Eddy, Presiden Jokowi juga melantik empat orang wakil menteri lainnya,

Mereka adalah Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan, Dante Saksono Harbuwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan, Harfiq Hasnul Qolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Pahala Nugraha Mansyuri sebagai Wakil Menteri BUMN.

Pria yang akrab disapa Eddy Hiraej itu mengatakan, jika ia baru diminta kesediaan sebagai Wamenkumham pada 21 Desember 2020.

Saat itu Menteri Sekretaris Negara Pratikno menghubunginya untuk datang ke Istana Presiden pada Rabu (23/12/2020).

Usai pelantikan, Eddy sempat bertemu dengan Menkumham Yasonna Laoly sekitar 15 menit.

Pertemuan itu tak terjadi lama lantaran Yasonna harus menghadiri rapat di Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Oleh karenanya, belum banyak hal yang dibahas Eddy bersama Yasonna.

Eddy menyebut, dirinya akan berkoordinasi dengan Menkumham pada Senin (28/12/2020).(2)

Baca: Daftar Aset Menteri Triliuner Kabinet Indonesia Maju, Sandiaga Teratas, Berlipat-lipat dari Jokowi

Baca: Dilantik Presiden Jokowi Jadi Menteri, Berapa Gaji Sandiaga Uno dan Tri Rismaharini Cs?

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Edward Omar Sharif Hiariej, saat menjadi saksi ahli hukum pidana pada persidangan kasus dugaan penodaan agama, di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2017).
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Edward Omar Sharif Hiariej, saat menjadi saksi ahli hukum pidana pada persidangan kasus dugaan penodaan agama, di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2017). (Kompas.com/Kurnia Sari Aziza)

  • Terlibat sidang Penistaan Agama Ahok


Eddy dihadirkan sebagai ahli dalam sidang kasus penodaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama pada 2017.

Namun, kehadiran Eddy pada saat itu sempat menimbulkan persoalan yang membuat jaksa penuntut umum menolak kesaksian Eddy.

Pasalnya, kata jaksa Ali Mukartono, Eddy sempat menghubungi jaksa dan menyatakan bahwa dirinya akan diajukan sebagai saksi ahli oleh penasihat hukum jika jaksa tak menghadirkannya sebagai ahli.

Jaksa sendiri sudah berniat akan mengajukan Eddy sebagai saksi ahli hukum pidana.

"Asumsi saya terjadi hubungan antara penasihat hukum dengan yang bersangkutan. Padahal, yang bersangkutan tahu bahwa dia menjadi ahli, itu yang mengajukan penyidik, bukan penasihat hukum," kata Ali saat itu.(3)

Baca: Beberkan soal Lobi Jabatan di Pertamina, Ahok: Harusnya Kementerian BUMN Dibubarkan

Baca: Basuki Tjahaja Purnama

Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej akan dilantik menjadi wakil menteri hukum dan HAM hari ini, Rabu (23/12/2020).
Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej akan dilantik menjadi wakil menteri hukum dan HAM hari ini, Rabu (23/12/2020). (Tribunnews.com)

  • Sidang Capres dan Cawapres 2019


Saat itu, Eddy dihadirkan sebagai ahli oleh pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Dalam sidang tersebut, kredibilitas Eddy sempat dipertanyakan Bambang Widjojanto yang saat itu menjadi Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ketika itu, Bambang menanyakan berapa banyak buku dan jurnal internasional yang ditulis Eddy terkait persoalan pemilu.

Eddy mengakui dirinya memang belum pernah menulis buku yang spesifik membahas soal pemilu.

Namun, ia menekankan, seorang profesor atau guru besar bidang hukum harus menguasai asas dan teori untuk menjawab segala persoalan hukum.(3)

Baca: Reshuffle Kabinet Indonesia Maju, Jokowi Tunjuk Mendag Era SBY Muhammad Lutfi Kembali ke Kabinet

Baca: Istana Pastikan Presiden Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet Indonesia Maju, Hanya Soal Waktu

Sebelum dilantik menjadi wamenkumham, Eddy sempat mengkritik Undang-Undang Cipta Kerja.

Ia mengatakan, UU Cipte Kerja Berpotensi menjadi “macan kertas” karena tidak memiliki sanksi yang efektif.

Eddy Hiariej juga menilai UU Cipta Kerja tidak sesuai prinsip titulus et lex rubrica et lex yang berarti isi dari suatu pasal itu harus sesuai dengan judul babnya.

"Dia (UU Cipta Kerja) bisa sebagai macan kertas.

Artinya apa? Artinya sanksi pidana dan sanksi-sanksi lainnya bisa jadi dia tidak bisa berlaku efektif," kata Eddy, dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (7/10/2020).

Selain itu, dia menilai jika UU Ciptaker hanya memiliki sanksi administrasi.

"Saya melihat dalam RUU Cipta Kerja itu ada sanksi pidana di dalamnya, tetapi di atas tertulisnya adalah sanksi administrasi.

Padahal, sanksi administrasi dan sanksi pidana itu adalah dua hal yang berbeda secara prinsip.

Jadi judulnya sanksi administrasi, sementara di bawahnya itu sanksi pidana isinya," tambah Eddy.

Ia juga menilai ada kesalahan konsep penegakan hukum dalam UU Cipta Kerja, terutama terkait pertanggungjawaban korporasi ketika melakukan pelanggaran.

Sebab, dalam UU itu, pertanggungjawaban korporasi berada dalam konteks administrasi atau perdata.

Namun, aturan tersebut juga memuat sanksi pemidanaan bagi korporasi.

"Ujug-ujug ada sanksi pidana yang dijatuhkan kepada korporasi dan celakanya itu adalah pidana penjara," kata dia.(4)

(Tribunnewswiki.com/SO)



Nama lengkap Edward Omar Sharif Hiariej
Nama lain Eddy Hiariej
Ambon, Maluku, 10 April 1973
Dikenal sebagai Akademisi
Guru Besar
Berita Terkini Wakil Menteri Hukum dan HAM (dilantik 23 Desember 2020)








KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved