TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pandemi Covid-19 belum kunjung reda hingga kini.
Sejak November 2019 hingga penghujung tahun 2020, dunia masih disibukkan dengan urusan penanganan pandemi Covid-19
Covid-19 yang awalnya merebak dari Wuhan, China kini sudah memakan banyak korban jiwa di dunia.
Belum adanya vaksin efektif yang menangkal Covid-19 membuat banyak negara dan lembaga kesehatan berlomba berlomba melakukan riset vaksin.
Negara besar seperti China, Amerika Serikat hingga Jerman kini sedang berpacu dengan waktu untuk mengembangkan vaksin Covid-19 yang efektif dan cepat bisa menangkal pandemi kali ini
Meski begitu, banyaknya negara maju nan besar yang berlomba menemukan vaksin Covid-19 ternyata memunculkan kekhawatiran lain.
Hal ini berkaitan fakta bahwa pandemi telah menyerang berbagai negara, tak perduli apakah negara tersebut maju atau pun negara miskin.
Riset-riset yang dilakukan oleh negara-negara besar terkait vaksin Covid-19 atau virus Corona pun dikhawatirkan akan memunculkan terjadinya monopoli kepemilikan.
Negara-negara kaya disebut telah mendapatkan cukup vaksin Covid-19 untuk melindungi populasi mereka hampir tiga kali lipat pada akhir 2021.
Baca: Jokowi Bakal Segera Datangkan 45 Juta Dosis Bahan Baku Curah Vaksin Covid-19
Menurut Amnesty International, kemungkinan perilaku negara-negara besat tersebut bakalan merampas hak miliaran orang di negara-negara yang lebih miskin.
Inggris menyetujui vaksin Covid-19 buatan Pfizer Desember ini, meningkatkan harapan bahwa gelombang pasang dapat segera berbalik melawan virus corona yang telah menewaskan hampir 1,5 juta orang secara global, menghancurkan ekonomi dunia, dan mengubah kehidupan normal.
Amnesty International dan organisasi lain termasuk Frontline AIDS, Global Justice Now, dan Oxfam mendesak pemerintah dan industri farmasi untuk mengambil tindakan guna memastikan kekayaan intelektual vaksin virus corona dibagikan secara luas alias menjadi milik umum.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah berulang kali meminta negara-negara untuk membuat vaksin yang melindungi dari virus corona sebagai "barang publik" dan agar tidak terjadi monopoli.
"Hampir 70 negara miskin hanya akan bisa memvaksinasi 1 dari 10 orang pada tahun depan, kecuali jika tindakan segera diambil."
"Data terbaru menunjukkan, negara kaya yang mewakili hanya 14 persen dari populasi dunia telah membeli 53 persen dari semua vaksin yang paling menjanjikan sejauh ini," ujar keterangan Amnesty International, Rabu (9/12/2020) dikutip Tribunnewswiki.com dari Kontan.
Baca: Joe Biden: Rencana Trump Distribusi Vaksin Corona Kurang Detail
Amnesty International menyebutkan, Kanada adalah negara yang paling banyak membeli vaksin virus corona, dengan dosis yang cukup untuk memvaksinasi setiap orang di negaranya sebanyak lima kali.
Karena itu, Amnesty International mendesak dukungan untuk proposal yang Afrika Selatan dan India ajukan kepada Dewan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk melepaskan hak kekayaan intelektual vaksin, tes, dan perawatan Covid-19 ke publik.
Kekhawatiran WHO terkait monopoli vaksin Covid-19
Banyaknya negara maju nan besar yang berlomba menemukan vaksin Covid-19, ternyata membuat organisasi kesehatan dunia atau WHO khawatir akan munculnya monopoli vaksin
WHO pun mengingatkan agar negara-negara besar dunia agar tidak melakukan monopoli pembuatan dan penggunaan vaksin Covid-19.
Menurut WHO, virus corona akan terus menyebar dan menular diseluruh muka bumi jika penanggulangannya tidak holistik ke semua negara, termasuk kelompok negara-negara ketiga atau negara miskin.
Baca: Optimis Uji Coba Vaksin, Dirjen WHO Desak Semua Negara Bersatu dan Bangkit Pasca-Pandemi
Dalam pernyataannya, WHO menyatakan istilah "nasionalisme vaksin", dan hasilnya akan percuma jika vaksin corona hanya dimonopoli negara-negara besar yang kaya.
Dirjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan negara-negara tersebut untuk tetap menyebarkan vaksin ke seluruh negara jika sudah ditemukan kelak kemudian hari.
Tedros menyebut, nasionalisme vaksin akan menjadi batu sandungan nyata dalam penanggulangan Covid-19.
"Nasionalisme (monopoli) vaksin itu tidak baik, itu tidak akan membantu kami," ujar Tedros dalam Forum Keamanan Aspen di Amerika Serikat (AS), melalui video conference dari markas besar WHO di Jenewa, Swiss.
"Agar dunia pulih lebih cepat, kita harus pulih bersama, karena ini adalah dunia yang terglobalisasi: ekonomi saling terkait."
"Sebagian dunia atau beberapa negara tidak dapat menjadi tempat berlindung yang aman dan pulih."
"Kerusakan akibat Covid-19 bisa berkurang jika negara-negara yang... memiliki dana berkomitmen untuk ini," ucap Tedros dikutip dari AFP, Jumat (7/8/2020).
Lebih lanjut Tedros mengatakan, keberadaan penyakit pernapasan akan membahayakan nyawa dan pekerjaan di mana pun.
"Mereka tidak bersedekah ke orang lain: mereka melakukannya untuk diri mereka sendiri karena ketika seluruh dunia pulih dan terbuka, mereka juga mendapat manfaat."
Baca: China Akan Memiliki 600 Juta Dosis Vaksin Covid-19, Siap Digunakan Tahun Ini
PBB juga mengatakan, berbagai jenis vaksin corona mungkin diperlukan untuk memerangi Covid-19.
Total ada 26 calon vaksin virus corona yang sedang dalam berbagai tahap uji coba ke manusia, yang 6 di antaranya sudah mencapai Fase III uji klinis.
"Fase III bukan berarti hampir selesai," ujar Direktur Kedaruratan WHO Michael Ryan.
"Fase III berarti pertama kalinya vaksin ini disuntikkan ke populasi umum, ke individu yang sehat, untuk melihat apakah vaksin ini akan melindungi mereka dari infeksi secara alami."
Namun, "tidak akan jaminan salah satu dari keenam (calon vaksin) ini akan memberi kami jawabannya - dan kami mungkin akan membutuhkan lebih dari satu vaksin dalam pekerjaan ini," lanjutnya dikutip dari AFP.
(Tribunnewswiki.com/Ris)