Jokowi Soal Mensos Juliari: Jangan Korupsi! Saya Tak Akan Melindungi Siapapun

Mensos Juliari P Batubara ditangkap KPK atas kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) Covid-19, Jokowi tulis pernyataan menohok di akun Twitternya.


zoom-inlihat foto
presiden-joko-widodo-pidato-di-sidang-umum-pbb-2020-2.jpg
TANGKAP LAYAR VIDEO PIDATO PRESIDEN JOKOWI/SEKRETARIAT KABINET
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato perdananya dalam Sidang Majelis Umum (SMU) ke 75 PBB secara virtual, Rabu (23/9/2020).


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Melalui akun Twitter resminya, Presiden Jokowi angkat bicara soal penetapan Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus korupsi bansos Covid-19.

Dalam cuitannya, Jokowi sudah pernah mengingatkan menteri-menterinya untuk tidak melakukan korupsi.

"Semenjak dari awal, saya mengingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju: jangan korupsi!" tulisnya pada Minggu (6/12/2020).

Jika ada pejabatnya yang tertangkap melakukan tindak pidana korupsi, Jokowi pun mendukung adanya proses hukum yang adil.

Ia juga mengatakan jika ia tidak akan melindungi siapapun yang ketahuan melakukan korupsi.

"Karena itulah, terkait penetapan Menteri Sosial sebagai tersangka oleh KPK, saya menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Saya tidak akan melindungi siapapun yang terlibat korupsi,"

Masih di akun twitter-nya, Jokowi menulis, seorang pejabat negara seharusnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi baik untuk APBN maupun APBD.

Pemerintah, kata Jokowi, akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ini.

Baca: Ditangkap KPK Karena Kasus Suap Bansos, Mensos Juliari Lambaikan Tangan Menuju Ruang Pemeriksaan

Baca: Dulu Kritik Anies soal Bansos, Kini Juliari Batubara jadi Tersangka KPK karena Diduga Terima Suap

"Saya percaya KPK bekerja secara transparan, terbuka, dan profesional," kata Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari P Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan suap bansos Covid-19.

Ia kemudian menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu (6/12/2020) dini hari sekitar pukul 02.50 WIB.

KPK menduga Mensos menerima suap senilai Rp17 miliar dari "fee" pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek.

"Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima 'fee' Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS (Matheus Joko Santoso) kepada JPB (Juliari Peter Batubara) melalui AW (Adi Wahyono) dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu dini hari.

Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.

"Untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang 'fee' dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB," kata Firli.

Sehingga total suap yang diduga diterima Juliari adalah senilai Rp17 miliar.

Dari situ, KPK menetapkan 5 tersangka berdasarkan hasil gelar perkara pasca OTT itu.

Lima orang tersangka kasus dugaan suap program bansos penanganan Covid-19, yakni Mensos Juliari P Batubara, Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos; serta dua pihak swasta Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS).

Baca: Seret Mensos Juliari Batubara, Dua Tersangka Patok Bagian Rp 10 Ribu Per Paket Bantuan Covid-19

Baca: Perkaya Diri Sendiri dari Uang Bansos Covid-19, Ketua KPK: Juliari Batubara Terancam Hukuman Mati

Atas dugaan tersebut, Juliari P Batubara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.





Halaman
12






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

  • Johanis Tanak

    Johanis Tanak adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
  • Rasamala Aritonang

    Rasamala Aritonang adalah mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
  • Viral Video 14 Detik Pasangan

    Polisi sebut perekam dan penyebar video viral 14
  • Abu Tumin

    Abu Tumin adalah ulama besar, ahli fikih, dan
  • Banyak Warga Rusia Ingin Kabur,

    Banyak warga Rusia yang melarikan diri ke negara
Tribun JualBeli
© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved