Mahasiswa Kembali Berdemo di Istana Merdeka Hari Ini, Menuntut UU Cipta Kerja Dibatalkan

Tuntutan yang disuarakan para mahasiswa masih sama dengan tuntutan pada aksi unjuk rasa sebelumnya.


zoom-inlihat foto
bem-si-demo-uu-cipta-kerja-omnibus-law.jpg
Wartakota/Desy Selviany
Ilustrasi mahasiswa berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja. Mahasiswa kembali melakukan demonstrasi menetang UU Cipta kerja pada Selasa, (10/11/2020).


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta kerja kembali dilakukan pada hari ini Selasa, (10/11/2020), oleh mahasiswa yang tergabung dalam dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Demonstrasi mulai digelar pukul 10.00 WIB di Istana Merdeka.

Dalam aksi demonstrasi kali ini, tuntutan yang disuarakan para mahasiswa masih sama dengan aksi unjuk rasa sebelumnya.

Mereka mendesak Presiden Joko Widodo mencabut undang-undang tersebut melalui Perppu.

Hal ini dikatakan oleh Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Remy Hastian, Senin malam, (9/11/2020) 

"BEM SI tetap mendesak Presiden untuk bersikap dengan mengeluarkan perppu sebagai cara yang efektif untuk membatalkan UU tersebut," kata Remy dikutip dari Kompas.

Remy menegaskan UU Cipta Kerja berisi aturan bermasalah, mulai dari merugikan buruh sampai berdampak buruk pada lingkungan.

Baca: UU Cipta Kerja Timbulkan Permasalahan, Pemerintah Bakal Tangani dengan Bentuk Tim Kerja

Azis Syamsuddin saat penyerahan berkas oleh Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Atgas kepada Ketua DPR Puan Maharani saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang.
Azis Syamsuddin saat penyerahan berkas oleh Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Atgas kepada Ketua DPR Puan Maharani saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Selain itu, proses legislasi UU tersebut juga dinilai cacat prosedural.

Remy menilai uji materi UU Cipta Kerja kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang disarankan oleh Presiden tidak efektif untuk menggagalkan UU tersebut.

Ia menegaskan itikad baik dan keberpihakan dari Presiden kepada masyarakat yang sekarang ditunggu-tunggu oleh rakyat.





Halaman
123
Penulis: Febri Ady Prasetyo
Editor: Ekarista Rahmawati Putri






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved