BLT Karyawan Tahap 2 Segera Cair, Menaker: Data Penerima Harus Dipadankan dengan Data Wajib Pajak

Proses pemadanan ini dilakukan setelah ada rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


zoom-inlihat foto
ilustrasi-blt.jpg
Tribunnews.com
Ilustrasi BLT karyawan Rp600.000 per bulan. BLT karyawan akan disalurkan setelah data penerima BLT dipadankan dengan data wajib pajak.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memperkirakan bantuan langsung tunai (BLT) karyawan atau subsidi gaji pegawai tahap 2 mulai disalurkan pekan ini. 

Meski demikian, kata Ida Fauziyah, penyaluran baru akan dilakukan setelah data penerima BLT dipadankan dengan data wajib pajak di Kementerian Keuangan.

Hal ini untuk memastikan bahwa penerima BLT sesuai dengan peraturan dari Menteri Keuangan.

Ida mengatakan proses tersebut merupakan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami perlu memadankan data penerima bantuan subsidi ini dengan data wajib pajak di Kementerian Keuangan. Sekarang dalam proses pemadanan data, untuk memastikan bahwa penerima program subsidi upah itu sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, upah yang dilaporkan di bawah Rp 5 juta," kata dia, Kamis (5/11/2020), dikutip dari Kontan.

Ida berharap pemadanan data tersebut bisa rampung pada Kamis (5/11) atau Jumat.

Baca: Siap-siap Cek Rekening! Dana BLT Subsidi Gaji Pekerja Termin II Segera Cair

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata (kiri), bersama Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, memberikan keterangan usai pertemuan tertutup antara KPK dengan Kementerian Ketenagakerjaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (9/9/2020). Pertemuan antara KPK dengan Kementerian Ketenagakerjaan yaitu membahas pencegahan korupsi dalam program bantuan pemerintah dalam bentuk subsidi upah sebesar Rp600 ribu.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata (kiri), bersama Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, memberikan keterangan usai pertemuan tertutup antara KPK dengan Kementerian Ketenagakerjaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (9/9/2020). Pertemuan antara KPK dengan Kementerian Ketenagakerjaan yaitu membahas pencegahan korupsi dalam program bantuan pemerintah dalam bentuk subsidi upah sebesar Rp600 ribu. (Tribun Images/Irwan Rismawan)

"Begitu selesai data itu dikonfirmasi oleh DJP, mudah-mudahan minggu ini benar-benar bisa tersalurkan untuk tahap kedua," kata Ida.

Adapun, kata Ida, saat ini realisasi penyaluran bantuan subsidi gaji sudah mencapai 98,7% dari target penerima sekitar 12,4 juta orang.

Ida juga menyebut ada sejumlah masalah yang membuat pekerja tak bisa menerima subsidi upah.

Masalah tersebut di antaranya adalah nomor rekening pekerja yang tak sama, nomor induk kependudukan bermasalah, dan nomor rekening tak valid.











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved