Daftar 18 Provinsi yang Tidak Menaikkan Upah Minimum Tahun 2021

Penetapan upah minimum tahun 2021 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19


zoom-inlihat foto
menteri-ketenagakerjaan-ri-ida-fauziah-saat-diwawancarai-secara-khusus-oleh-tribunnews.jpg
Tribunnews/Herudin
Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah, saat diwawancarai secara khusus oleh Tribunnews di Kantor Kemnaker RI, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2020). Ida pada Rabu, (28/10/2020), mengatakan sudah ada 18 provinsi yang sepakat tidak menaikkan upah minimum tahun 2021.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per Selasa, (27/10/2020), sudah ada 18 provinsi yang memastikan tidak akan menaikkan upah minimum tahun 2021.

Sebanyak 18 provinsi itu telah menggelar sidang dewan pengupahan provinsi untuk menyiapkan penetapan upah minimum 2021.

Sejumlah provinsi itu sepakat mengikuti surat edaran Menaker nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19.

Dalam surat edaran itu tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta para gubernur melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020, melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.

"Terkait dengan upah minimum provinsi, sampai tadi malam sudah ada 18 provinsi akan mengikuti surat edaran menteri ketenagakerjaan," kata Ida, Rabu (28/10/2020), dikutip dari Kontan.

Penetapan upah minimum tahun 2021 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional.

Baca: Surat Edaran Sudah Diteken Menaker, Upah Minimum 2021 Tidak Akan Mengalami Kenaikan

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah saat diwawancarai secara khusus oleh Tribunnews di Kantor Kemnaker RI, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2020). Wawancara tersebut terkait sejumlah isu yang berkembang seperti RUU Omnimbus Law dan pekerja migran Indonesia.
Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah saat diwawancarai secara khusus oleh Tribunnews di Kantor Kemnaker RI, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2020). Wawancara tersebut terkait sejumlah isu yang berkembang seperti RUU Omnimbus Law dan pekerja migran Indonesia. (Tribunnews/Herudin)

Ida menyebut penetapan upah minimum 2021 telah menggunakan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2021 seperti yang ketentuan yang ada di PP 78 tahun 2015.

Meski begitu, PP tersebut tidak didesain dengan kondisi adanya pandemi seperti saat ini.

Menurutnya, keputusan penetapan upah 2021 ini sudah melalui diskusi dan pertimbangan sehingga jalan yang tengah diambil adalah upah 2021 sama dengan 2021.

Dia juga mengatakan yang menetapkan upah minimum masing-masing provinsi adalah para gubernur.











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2020 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved