lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera memberikan penilaian terhadap satu tahun pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Kepada Kompas TV, Mardani memakai dua perspektif dalam menilai pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Yakni perspektif komitmen atau integritas, dan perspektif kompeten atau kapasitas.
Dalam perspektif komitmen atau integritas, PKS menilai perkataan dan perbuataan Jokowi tidak selaras.
"Berapa kali memarahi menterinya, tapi tidak satu aksi pun untuk menegur dalam bentuk konkret," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam pernyataannya secara visual kepada jurnalis Kompas TV Ni Luh Puspa, Senin (19/10/2020).
"Benar Pak Jokowi sudah bekerja keras, tapi sebagian kementerian gagap dan hilang fokus. Secara umum, nilai yang didapat 4 dari skala 10," ujar politikus PKS Mardani Ali Sera, dikutip dari Tribunnews, Senin (19/10).
Menurut Mardani, kinerja Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan setahun ini, mesti didiskon karena delapan bulan Indonesia dilanda pandemi Covid-19.
Baca: LIPI: Hanya Satu Sektor Saja dalam Pemerintahan Jokowi-Maruf yang Konsisten
Baca: Jangan Abaikan, Ternyata Ini Beberapa Ciri Tahi Lalat yang Berbahaya
Ketidakselarasan kata dan perbuatan Jokowi, kata Mardani, menurunkan marwah dan martabat institusi kepresidenan.
Seharusnya, Presiden Jokowi di masa jabatannya yang kedua ini nothing to lose. "Publik berharap bukan cuma kerja keras, tetapi kerja yang membawa impact, yang membawa hasil," ucap Mardani.
Diingatkan Mardani, Presiden Jokowi tidak seharusnya bekerja sendiri. Ada Ma'ruf Amin sebagai wapres.
Untuk perspektif komitmen atau integritas, PKS memberi nilai 6 untuk pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Kemudian, dalam perspektif kompeten atau kapasitas. Diakui PKS di periode kedua Jokowi memimpin pemerintahan, tantangannya sangat berat karena menghadapi pandemi Covid-19.
Baca: Satu Tahun Jokowi-Maruf, Anggota DPR Andre Rosiade: Banyak Sekali Harapan yang Belum Tercapai
Baca: Jangan Abaikan, Ternyata Ini Beberapa Ciri Tahi Lalat yang Berbahaya
Namun cara Jokowi menangani pandemi ini, dinilai PKS sangat buruk.
"Alih-alih memperkuat Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang Korea Selatan lakukan, punya turunan punya pasukan sampai level puskesmas, sayangnya tidak ada penguatan baik kualitas maupun kuantitas Puskesmas kita," papar Mardani.
Padahal ini kesempatan emas luar biasa ketika anggaran dan perhatian kepada kesehatan demikian besar. "Kita bisa membuat sistem jaminan kesehatan nasional dan kualitas pelayanan nasional yang sangat baik."
"Lompatan perhatian pembuatan Puskesmas baru, penguatan kapasitas, mestinya menjadi pekerjaan utama kita menghadapi Pandemi yang sekarang ini. Sehingga selesai Pandemi kita punya demikian banyak aset dan infrastruktur kesehatan nasional," kata Mardani.
Begitu pula kinerja Kementerian Dalam Negeri. Menurut PKS, Kementerian Dalam Negeri mestinya menjadi salah satu manajer utama untuk mendisiplinkan masyarakat. Karena Kementerian Dalam Negeri yang punya kaki sampai kepada aparat desa.
Baca: Cara Cek Penerima BLT UMKM Rp 2,4 Juta via Online, Cukup Siapkan KTP & Kunjungi eform.bri.co.id/bpum
Baca: Hari Ini dalam Sejarah 21 Oktober: Inggris Kalahkan Prancis dan Spanyol dalam Pertempuran Trafalgar
"Untuk penanganan pandemi Covid-19, saya nilai 5 dari 10," sebut Mardani.
Dari sudut penegakan hukum, seperti kasus penanganan terhadap demonstrasi Omnibus Law, aktivis yang bersuara keras, kebakaran Kejagung, gaji petinggi KPK, harus menjadi catatan yang sangat mendasar.
"Kasus Djoko Tjandra cukup baik, tetapi belum sampai kepada siapakah aktor di balik itu," kata Mardani.
Untuk penegakan hukum, Mardani memberi nilai 5 dari 10.
Terakhir, di bidang ekonomi PKS melihat usaha keras pemerintah cukup lumayan. Menteri Keuangan yang menolak pemberian pajak 0% bagi pembelian kendaraan baru buat PKS sangat bagus sekali.
Baca: Curah Hujan Tinggi, Banjir 2 Meter Rendam Desa Sungai Dua Sumatera Selatan
Baca: Sampah Seberat 2,1 Ton Diangkut Petugas Kebersihan Pasca-Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta
"Justru saat sekarang lah orang-orang kaya memberikan pajaknya, bukan memberikan keringanannya," tutur Mardani.
PKS mengingatkan, Indonesia sedang menghadapi kondisi yang sangat berat, karena itu kerja keras membangun ekonomi Indonesia wajib dilakukan. "Untuk sektor ekonomi saya memberi nilai 6 dari 10," tutup Mardani.
Komentar Anggota DPR Andre Rosiade
Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Gerindra Andre Rosiade menyebut banyak sekali hal yang belum tercapai dalam satu tahun pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
Menurut Andre, in terjadi karena adanya pandemi Covid-19.
"Banyak sekali harapan masyarakat yang belum bisa tercapai. Tentu hal ini salah satunya disebabkan oleh pandemi Covid-19," kata anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam pernyataan visualnya kepada jurnalis Kompas TV Elgeen Frydianto, Senin (19/10/2020).
Pandemi Covid-19, kata Andre, mengakibatkan target-target dan capaian pemerintah terganggu.
Seperti perkembangan ekonomi, target untuk membuka lapangan kerja, target untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat.
Baca: LIPI: Hanya Satu Sektor Saja dalam Pemerintahan Jokowi-Maruf yang Konsisten
Baca: Jangan Abaikan, Ternyata Ini Beberapa Ciri Tahi Lalat yang Berbahaya
Gerindra berharap wabah Covid-19 ini dapat ditangani dan diselesaikan oleh pemerintah.
Sehingga target-target yang diharapkan pemerintah di tahun kedua dapat terwujud.
"Karena memang di tahun pertama ini sulit untuk mencapai harapan karena adanya pandemi Covid-19," ujar Andre.
LIPI: Satu Sektor Saja yang Konsisten
Sementara itu, peneliti LIPI menilai hanya satu dari lima sektor pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang konsisten.
Adalah sektor infrastruktur yang menurut LIPI membuahkan hasil yang nyata dalam penilaian satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf.
"Menurut saya dari lima sektor, pembangunan infrastruktur ini yang paling konsisten dan ya ada hasilnya," kata Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Aisah Putri dalam suatu dialog virtual, Selasa (20/10/2020).
Seperti diketahui, dalam kurun satu tahun ini pengamat melakukan penilaian dari lima sektor.
Lima sektor yang disoroti dari pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin adalah, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.
Baca: Kulkas Beterbangan Tertiup Angin Puting Beliung, Sebagian Rumah Warga Jakarta Utara Rusak
Baca: Jangan Abaikan, Ternyata Ini Beberapa Ciri Tahi Lalat yang Berbahaya
Dari kelima sektor tersebut, hanya satu yang dinilai bagus, yakni infrastruktur, dikutip dari Kompas.tv, Selasa (20/10/2020).
Sementara yang lainnya, menurut Aisah, belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini bisa dilatari, pemerintahan Jokowi baru berjalan satu tahun dan ada tantangan pandemi Covid-19 yang harus dihadapi terlebih dahulu.
Aisah melihat, dari lima poin tersebut pemerintah sudah melakukan upaya dan menjalankan prioritas-prioritas. Tetapi ternyata hasilnya belum optimal. Kalaupun sudah ada, malah menjadi problematik.
Salah satu yang menjadi problematik adalah sektor pembangunan sumber daya manusia. Yakni Kartu Prakerja.
"Ternyata Kartu Prakerja malah problematik sekali. Masih banyak problem-problem yang tidak tepat sasaran. Terus dengan konten, bahkan itu terakhir malah ada joki begitu. Ini yang menjadi masalah sebenarnya," papar Aisah.
Baca: Nenek-nenek di Jambi Ngamuk Rumahnya Kena Gas Air Mata: Aku Tuntut Kalian, Polisi!
Baca: Bioskop di Jakarta Siap Buka Hari Ini, Berikut Syarat dan Ketentuan Wajib Bagi Penonton
Sementara, Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menyoroti penegakan hukum di era kedua Jokowi memimpin. Khususnya mengenai gerakan antikorupsi.
"Kita bisa melihat bahwa gerakan pemberantasan korupsi di era Pak Jokowi ini tidak mengalami perkembangan yang signifikan," ungkap Ray.
Ray menilai pemberantasan korupsi tidak menjadi prioritas dan bukan sesuatu yang penting bagi pemerintah Jokowi. Meski disebut sebagai kejahatan yang luar biasa atau extra ordinary crime, tetapi penegakan hukum terhadap praktik ini melaju seperti biasa.
"Yang (kita) dengar dari KPK bukan lagi penegakan hukum terhadap para koruptor, tetapi gaya hidup mewah pimpinan KPK. Terakhir adalah uang pembelian mobil yang cukup besar untuk pimpinan KPK," tutur Ray.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Dinar/Kompas.tv)
Artikel ini telah tayang di Kompas.tv dengan judul Pengamat Menilai 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, Cuma 1 yang Terlihat Bagus
