Sementara yang lainnya, menurut Aisah, belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini bisa dilatari, pemerintahan Jokowi baru berjalan satu tahun dan ada tantangan pandemi Covid-19 yang harus dihadapi terlebih dahulu.
Aisah melihat, dari lima poin tersebut pemerintah sudah melakukan upaya dan menjalankan prioritas-prioritas. Tetapi ternyata hasilnya belum optimal. Kalaupun sudah ada, malah menjadi problematik.
Salah satu yang menjadi problematik adalah sektor pembangunan sumber daya manusia. Yakni Kartu Prakerja.
"Ternyata Kartu Prakerja malah problematik sekali. Masih banyak problem-problem yang tidak tepat sasaran. Terus dengan konten, bahkan itu terakhir malah ada joki begitu. Ini yang menjadi masalah sebenarnya," papar Aisah.
Baca: Nenek-nenek di Jambi Ngamuk Rumahnya Kena Gas Air Mata: Aku Tuntut Kalian, Polisi!
Baca: Bioskop di Jakarta Siap Buka Hari Ini, Berikut Syarat dan Ketentuan Wajib Bagi Penonton
Sementara, Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menyoroti penegakan hukum di era kedua Jokowi memimpin. Khususnya mengenai gerakan antikorupsi.
"Kita bisa melihat bahwa gerakan pemberantasan korupsi di era Pak Jokowi ini tidak mengalami perkembangan yang signifikan," ungkap Ray.
Ray menilai pemberantasan korupsi tidak menjadi prioritas dan bukan sesuatu yang penting bagi pemerintah Jokowi. Meski disebut sebagai kejahatan yang luar biasa atau extra ordinary crime, tetapi penegakan hukum terhadap praktik ini melaju seperti biasa.
"Yang (kita) dengar dari KPK bukan lagi penegakan hukum terhadap para koruptor, tetapi gaya hidup mewah pimpinan KPK. Terakhir adalah uang pembelian mobil yang cukup besar untuk pimpinan KPK," tutur Ray.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Dinar/Kompas.tv)
Artikel ini telah tayang di Kompas.tv dengan judul Pengamat Menilai 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, Cuma 1 yang Terlihat Bagus