lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Di tengah pandemi Covid-19 jumlah angka pengangguran di Indonesia semakin bertambah.
Banyaknya tenaga kerja di Indonesia yang harus di-PHK akibat kondisi perekonomian yang melemah.
Hal ini diiringi dengan semakin bertambahnya sarjana baru yang lulus dari perkuliahan.
Lapangan pekerjaan sangat terbatas, sementara banyak lulusan baru.
Oleh sebab itu, menurut Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam, pemerintah tengah memberikan kemudahan investasi melalui UU Cipta Kerja.
Menurut Nizam, kemudahan berinvestasi akan memengaruhi jumlah lapangan kerja yang tercipta.
Melalui UU Cipta Kerja dapat memangkas perizinan yang selama ini dianggap berbelit-belit.
“Kita tahu bagaimana saat ini perizinan untuk investasi selama ini setengah mati, banyak sekali meja-mejanya, banyak sekali uang-uang di bawah meja,” ujar Nizam.
“Itu yang ingin dihapuskan oleh bapak presiden kalau kita berpikiran secara huznudzon (berprasangka naik),” kata dia.
Baca: Berkat UU Cipta Kerja, WNA Boleh Punya Apartemen di Indonesia
Baca: Pemerintah Segera Siapkan Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Moeldoko: Ada 35 PP dan 5 Perpres
Nizam menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sulit bersaing dengan negara-negara ASEAN tanpa adanya investasi.
Ia mencontohkan, Vietnam yang sangat ramah dan terbuka terhadap investasi.
Bahkan, kata Nizam, segala kemudahan diberikan oleh Pemerintah Vietnam agar mendatangkan banyak investasi.
“Membebaskan pajak, bahkan tanah pun diberikan oleh negara supaya investasi masuk,” ucap Nizam.
“Sementara kalau kita tidak melakukan reformasi di dalam perizinan, tentu kita sangat tidak kompetitif dengan negara-negara tetangga kita,” tutur dia.
Perlu diketahui, saat ini setidaknya ada 300.000 sarjana baru pada periode Mei hingga Juli 2020.
Data tersebut berdasarkan dari career fair yang diselenggarakan Kemendikbud.
“Di bulan Juni dan Juli kemarin itu, Dikti menyelenggarakan virtual career fair untuk membantu adik-adik sarjana baru ketemu dengan pekerjaan,” ujar Nizam dalam diskusi bertajuk Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Kampus, Minggu (18/10/2020).
Baca: Tak Takut Tekanan dari Pusat, Bupati Bogor Dukung Buruh Sampaikan Aspirasi Menolak UU Cipta Kerja
Baca: Lowongan Kerja Khusus Lulusan SMK dari Direktorat PSMK Kemendikbud, Begini Syarat Cara Daftarnya
“Itu diikuti 300.000 sarjana baru yang lulus dari bulan Mei sampai dengan Juli, lapangan pekerjaannya kurang dari 10.000 untuk 300.000 sarjana baru,” jelasnya.
Mahasiswa Positif Covid-19 Setelah Demo
Beberapa waktu lalu, sejumlah mahasiswa di Indonesia melakukan aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.
Akibatnya, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Nizam menyebut terdapat 123 mahasiswa terkonfirmasi positif Covid-19.
“Setelah demo itu, tim Satgas Covid-19, Prof Wiku melaporkan, ada 123 mahasiswa yang positif kena Covid-19," ujar Nizam dalam diskusi bertajuk ‘Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Kampus’, Minggu (18/10/2020).
Baca: Tertangkap Berbuat Anarkis saat Demo Tolak UU Cipta Kerja, Pelajar di Depok Akan Kena DO
“Di Jakarta ada 34, di Medan ada 21, di Surabaya ada 24, di Bandung ada 13. Jadi banyak, ada dimana-mana. Itu yang terdeteksi," kata dia.
Pernyataan ini berbeda dengan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito yang menyebutkan ada 123 demonstran aksi unjuk rasa penolak UU Cipta Kerja yang reaktif tes cepat Covid-19.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, ada ratusan demonstran aksi unjuk rasa penolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang reaktif tes cepat Covid-19.
Oleh sebab itu, Kemendikbud melalui Dirjen Dikti mengeluarkan imbauan agar mahasiswa tidak melakukan unjuk rasa, sebab Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19.
Kendati demikian, Nizam menegaskan, tidak ada larangan demo dalam surat edaran yang dikeluarkan.
(Tribunnewswiki/Afitria) (Kompas.com)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Banyak Sarjana Baru, Kemendikbud Sebut UU Cipta Kerja Bisa Buka Lapangan Pekerjaan
