Gedung DPR RI Dijual di Toko Online, Formappi Sebut Ini Sebagai Kekecewaan Publik atas UU Ciptaker

Peneliti menilai munculnya iklan penjualan Gedung DPR di situs jual beli merupakan aksi kekecewaan masyarakat terhadap disahkannya UU Cipta Kerja.


zoom-inlihat foto
gedung-dpr-dijual-di-shopee.jpg
Tangkapan Layar Shopee
Viral Gedung DPR dijual warganet seharga Rp 5.000 di situs jual beli online Shopee. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, munculnya iklan penjualan Gedung DPR di situs jual beli merupakan aksi kekecewaan masyarakat terhadap disahkannya UU Cipta Kerja.


TRIBUNNEWSWIKI.COM – Gedung DPR RI muncul di situs jual beli online di Indonesia pada Rabu (7/10/2020).

Munculnya foto Gedung DPR di situs jual beli tersebut membuat heboh masyarakat.

Diketahui unggahan penjualan Gedung DPR terpampang di marketplace Shopee dan Tokopedia.

Markas Dewan Perwakilan Rakyat tersebut dijual seharga Rp 5000 hingga 10.000.

Bahkan ada pula yang menjual Gedung pemerintah itu dengan harga lebih rendah, yaitu Rp 1000 – Rp 1.650.

Penjual menambahkan keterangan pada lapar jualannya “GEDUNG DPR BESERTA ANGGOTANYA.”

Baca: Info Beasiswa S1 di Kanada, Dapat Biaya Kuliah di University of Calgary Hingga Rp 220 Juta

Baca: Dikritik Warganet, Wakil Ketua DPR RI: Kalau Tidak Percaya, Nanti Pemilu Jangan Dipilih

Iklan penjualan Gedung DPR seisinya yang terpampang di Tokopedia.
Iklan penjualan Gedung DPR seisinya yang terpampang di Tokopedia. (Twitter, Kompas.com/Elsa Catriana)

Akan tetapi pada siang menjelang sore hari kemarin iklan-iklan tersebut di-takedown atau diturunkan oleh pihak manajemen marketplace setelah mendapat laporan yang masuk melalui fitur Pelaporan Penyalahgunaan.

Sementara itu Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menilai, unggahan warganet tentang Gedung DPR/MPR dijual di situs jual beli daring adalah guyonan yang tidak pada tempatnya.

Indra menegaskan bahwa Gedung Parlemen merupakan barang milik negara (BMN) yang dicatat dan dikelola Kementerian Keuangan.

"Menurut saya kepolisian juga harus mengambil tindakan tegas.

Ini kan BMN. Jadi, joke-joke semacam itu saya kira tidak pada tempatnya," ujar Indra dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun Instagram DPR RI, Rabu (7/10/2020).

Kendati demikian, Indra memastikan, pihaknya tidak akan melaporkan akun yang melontarkan guyonan itu ke polisi karena hal tersebut bagian dari proses pendewasaan.

Selain itu, menurut Indra, gedung parlemen tercatat milik Kementerian Keuangan sehingga merekalah yang lebih pantas untuk melaporkannya ke kepolisian.

"Tapi, enggak (melaporkan). Ini semua tercatat oleh Kemenkeu.

Jadi, kalau ada yang menyebarkan informasi semacam itu (menjual Gedung DPR/MPR), ya Kemenkeu dan kepolisian yang silakan menindaklanjuti," tutur dia.

Baca: Viral Gedung DPR Dijual Seharga Rp 666 di Situs Jual Beli Online, Tokopedia Akan Tindak Tegas

Baca: 39 Pelajar Diamankan Polisi, Diduga Akan Ikut Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja di Depan Gedung DPR

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, usai memimpin rakor bersama Sekjen MPR RI dan Sesjen DPD RI beserta jajarannya, di Gedung DPR RI, Selasa (21/4/2020).
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, usai memimpin rakor bersama Sekjen MPR RI dan Sesjen DPD RI beserta jajarannya, di Gedung DPR RI, Selasa (21/4/2020). (DOK. DPR RI)

Di sisi lain, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, munculnya iklan penjualan Gedung DPR di situs jual beli merupakan aksi kekecewaan masyarakat terhadap disahkannya UU Cipta Kerja.

"Ekspresi tersebut terlihat sangat sarkastis tetapi mungkin saja ini fakta sesungguhnya yang dirasakan publik saat ini.

Kekecewaan luar biasa yang berujung pada tergerusnya kepercayaan publik pada DPR," kata Lucius dikutip dari Kompas.com, Rabu malam.

Menurut dia, ada problematikan pada sistem relasi antara masyarakat dan anggota dewan yang diatur di dalam sistem ketatatanegaraan di Indonesia.

Ketika ada anggota dewan yang dinilai tidak benar dalam menjalankan tugasnya, publik yang kecewa tak bisa menghukum anggota dewan tersebut dengan menarik mandat yang diberikan secara langsung.





Halaman
12






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved