lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Sebanyak 39 negara telah melakukan protes keras terhadap perlakuan China pada Muslim Uighur di Xinjiang.
Jerman, yang memimpin gerakan protes itu, mengungkapkan keprihatinan besar atas apa yang terjadi di Xinjiang, seperti diberitakan Al Jazeera, Rabu (7/10/2020).
Pihak Jerman mendesak China untuk menghormati hak-hak minoritas Muslim Uighur.
Selain itu, kegaduhan situasi politik Hong Kong tak luput dari sorotan.
“Kami sangat prihatin tentang situasi hak asasi manusia di Xinjiang dan perkembangan terkini di Hong Kong,” kata Duta Besar Jerman untuk PBB Christoph Heusgen, Selasa (6/10/2020).
Heusgen mendesak China untuk mengizinkan pengamat hak asasi PBB masuk tanpa batas ke Xinjiang.
Baca: TERUNGKAP, China Telah Bangun 360 Kamp Interniran untuk Penahanan Jutaan Muslim Uighur
Di sana, diyakini setidaknya satu juta orang Uighur ditahan di kamp penahanan, meski pihak China menyebutnya sebagai kamp pelatihan.
39 negara yang menandatangani deklarasi tersebut sebagian besar adalah anggota UE, serta Kanada, Haiti, Honduras, Australia, dan Selandia Baru.
Baca: Taiwan Berharap Donald Trump Segera Sembuh agar Bisa Terus Melawan Kekejaman Komunis China
Deklarasi tersebut juga meminta Beijing untuk menegakkan hak dan kebebasan penduduk Hong Kong, di tengah meningkatnya tuduhan penindasan politik menyusul pemberlakuan undang-undang keamanan nasional yang kontroversial pada Juli 2020.
Tanggapan China
Perwakilan tetap China untuk PBB, Zhang Jun, membantah tuduhan itu sebagai tuduhan yang tidak berdasar.
Zhang mengatakan deklarasi itu ditujukan untuk "memprovokasi konfrontasi" di antara negara-negara anggota PBB.
"Mereka menyebarkan informasi palsu dan virus politik, mencoreng China, dan mencampuri urusan dalam negeri China."
"China dengan tegas menentang dan menolak itu,” kata Zhang.
Kuba memimpin pernyataan tandingan dalam membela China yang didukung oleh 45 negara.
Baca: Pengakuan Gulnar Omirzakh, Warga Muslim Uighur Korban Pemaksaan Aborsi Otoritas China
Dilaporkan Xinhua, mereka mengutuk kritik terhadap kebijakan di Xinjiang sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri China.
Kantor berita negara China telah menyampaikan undangan kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, untuk mengunjungi Xinjiang
Bachelet mengatakan dia membutuhkan akses bebas ke wilayah tersebut, untuk menilai situasinya dengan benar.
11 Perusahaan China Masuk Daftar Hitam AS karena Polemik Uighur
Baca: Para Aktivis Mengutuk Tindakan Genosida terhadap Minoritas Muslim Uighur di China
Diberitakan sebelumnnya, Departemen Perdagangan Amerika Serikat menambahkan 11 perusahaan asal China dalam daftar perusahaan yang diduga terlibat pelanggaran HAM.
Semua perusahaan itu disebut telah melakukan penahanan sewenang-weang, kerja paksa, hingga pengumpulan data biometrik dan analisis genetika, seperti diberitakan Kontan dari CNET, Selasa (21/7/2020).
