lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pilkada 2020 secara serentak dan segala tahapannya sudah berjalan hingga kini.
Meski begitu, beberapa pihak menginginkan agar Pilkada 2020 untuk ditunda oleh pemerintah.
Pertimbangan penularan Covid-19 masih terus terjadi di Indonesia dan bahkan cenderung meningkat setiap hari adalah alasan dasar mengapa banyak pihak meminta Pilkada 2020 ditunda.
Pilkada sangat potensial mengundang berkumpulnya massa, mengingat dalam beberapa rangkaian proses terkait dengan pemilihan umum seringkali terjadi pengumpulan atau membuat kerumunan orang.
Belum lagi keamanan kesehatan bagi pihak yang terlibat dalam Pilkada 2020.
Penyelenggara, pengawas dan pesera Pilkada sangat berpotensi menularkan Covid-19 atau tertular meski sudah menerapkan protokol kesehatan dan seperti diketahui bersama, virus corona muda menginfeksi orang yang kelelahan.
Belum lagi fakta berkaca pada Pilpres 2019 lalu dimana banyak petugas penyelenggara pemilihan yang meninggal dan sakit karena kelelahan harus mengawal seluruh proses pemilihan umum mulai dari pemilihan presiden hingga DPR dan DPD.
Setelah NU, Muhammdiyah dan ILUNI UI, kini DPD RI disebut juga mengusulkan agar Pilkada 2020 ditunda.
Agustin Teras Narang, salah satu anggota DPD RI menegaskan pihak mereka meminta Pilkada Serentak 2020 yang sedianya digelar 9 Desember untuk ditunda pelaksanaanya..
Hal ini diungkapkannya dalam webinar Sarasehan Kebangsaan #33 'Pilkada Di Tengah Corona, Mengapa Harus Ditunda?', Kamis (24/9/2020) lalu, via Tribunnews.com berjudul Pentingkan Keselamatan Rakyat, DPD RI Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda hingga Tahun Depan.
Baca: PP Muhammadiyah Gugat Pemerintah jika Pilkada 2020 Tetap Berlangsung dan Munculkan Klaster Covid-19
Baca: Rajin Kritik Jokowi, Namun Ikut Dukung Gibran di Pilkada 2020 Kota Solo: Ini Penjelasan Fahri Hamzah
Teras mengungkap bahwa DPD RI berpandangan bahwa keselamatan rakyat adalah yang terpenting di atas segala-segalanya.
"Kami merujuk pada 'Salus populi suprema lex esto' yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi bagi suatu negara."
"Kami juga melihat bahwa Perpu No 2 tahun 2020 yang kemudian menjadi UU No 6 tahun 2020, di dalam pasal 201 a khususnya ayat 2 dan 3 itu memberikan kemungkinan untuk tanggal 9 Desember 2020 ini dilakukan penundaan," ujar Teras, Kamis (24/9/2020).
Teras sendiri berharap agar tiga komponen terkait yakni pemerintah, DPR RI, dan KPU mempertimbangkan dengan baik usulan ini.
Apalagi karena pemilihan kepala daerah adalah upaya rakyat memilih pemimpin yang betul-betul memiliki potensi dan integritas.
Dia juga menyoroti bahwa prinsip pemilu Indonesia itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Akan tetapi, prinsip langsung dari pemilu berarti membuat para pemilih harus berada di TPS pada hari pemungutan suara.
Selain itu, pemilu harus dilaksanakan dengan bebas serta rahasia. Teras mengkhawatirkan protokol kesehatan yang ketat akan menghilangkan kebebasan para pemilih serta makna hakiki dari pemilu tersebut.
Baca: KPU Resmi Larang Gelar Acara Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020, Ada Sanksi Bagi yang Melanggar
"Oleh karena itu, Komite I DPD RI sampai dengan saat ini masih tetap berpandangan sebaiknya Pilkada tanggal 9 Desember 2020 ditunda yaitu pada tahun 2021. Dan ini menjadi tugas serta tanggung jawab KPU bersama dengan pemerintah dan juga dengan Komisi II DPR RI ditambah pelaksana penyelenggara yang ada di daerah," kata Teras.
Lebih lanjut, melihat kondisi terkini dimana angka penularan Covid-19 terus bertambah, Teras mengimbau agar saat ini pemerintah lebih baik untuk menginjak rem,l daripada menginjak gas.
"Prinsip saya adalah saya katakan lebih baik kita menginjak rem, daripada kita menginjak gas. Sekencang apapun gas yang kita tekan, kita tidak akan mampu untuk mengalahkan pandemi Covid-19 di saat seperti sekarang," tandasnya.
