PP Muhammadiyah Gugat Pemerintah jika Pilkada 2020 Tetap Berlangsung dan Munculkan Klaster Covid-19

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pilkada 2020 secara serentak sebentar lagi akan dilaksanakan dan sudah dimulai tahapannya.

Meski begitu, beberapa pihak menyerukan agar Pilkada 2020 untuk ditunda mengingat penularan Covid-19 masih terus terjadi di Indonesia dan bahkan cenderung meningkat setiap hari.

Pilkada disebut berpotensi mengundang berkumpulnya massa, mengingat dalam serangkaian proses terkait dengan pemilihan umum seringkali terjadi pengumpulan atau membuat kerumunan orang.

Belum lagi bagi penyelenggara, pengawas dan peserta Pilkada juga sangat berpotensi menularkan Covid-19 meski sudah menerapkan protokol kesehatan dan seperti diketahui bersama, virus corona mudah menginfeksi orang yang kelelahan.

Belum lagi fakta Pilpres 2019 lalu di mana banyak petugas penyelenggara pemilihan yang meninggal dan sakit karena kelelahan harus mengawal seluruh proses pemilihan umum mulai dari pemilihan presiden hingga DPR dan DPD.

Sejalan dengan rencana pemerintah tetap akan menyelenggarakan Pilkada 2020 dan tidak menunda, salah satu ormas Islam terbesar Indonesia, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sudah mengingatkan agar pesta demokrasi itu ditunda dahulu dengan pertimbangan Covid-19.

Namun, sepertinya pemerintah dan DPR tak bergeming dengan berbagai macam tekanan dari elemen masyarakat dan tetap menyelenggarakan Pilkada 2020 meski tahu resiko besar Covid-19 mengintai.

Atas dasar sikap pemerintah tersebut, Muhammadiyah disebut bakal menggugat pemerintah jika gelaran pilkada serentak menimbulkan klaster Covid-19.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Abdul Rohim Gazali dalam keterangannya, Kamis (24/9/2020).

Ia mengungkapkan, Muhammadiyah tetap menyarankan pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 ditunda karena adanya Covid-19.

Baca: Rajin Kritik Jokowi, Namun Ikut Dukung Gibran di Pilkada 2020 Kota Solo: Ini Penjelasan Fahri Hamzah

Baca: KPU Resmi Larang Gelar Acara Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020, Ada Sanksi Bagi yang Melanggar