Arteria Dahlan Protes Komnas HAM Kritisi DPR, Formappi Anggap Politisi PDI-P Berlebihan

Menurut Lucius, seharusnya DPR tidak terganggu dengan rekomendasi dari Komnas HAM, karena sifatnya tidak mutlak sehingga menjadi pertimbangan DPR.


zoom-inlihat foto
anggota-komisi-ii-dpr-f-pdip-arteria-dahlan.jpg
Kompas.com / Dani Prabowo
Anggota Komisi II DPR F-PDIP Arteria Dahlan


Menurut Lucius, seharusnya DPR tidak terganggu dengan rekomendasi dari Komnas HAM, karena sifatnya tidak mutlak sehingga menjadi pertimbangan DPR.

Lebih lanjut, Lucius menilai, tudingan genit tersebut tampak sia-sia, karena rekomendasi Komnas HAM pun tidak dipedulikan DPR dengan tetap melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja.

"Bagaimana bisa, usulannya dicuekin, masih saja dituding genit," pungkasnya.

Anggota DPR RI Arteria Dahlan di Acara Mata Najwa Rabu (9/10/2019) (YouTube Mata Najwa)
Anggota DPR RI Arteria Dahlan di Acara Mata Najwa Rabu (9/10/2019) (YouTube Mata Najwa) (Tribunnews.com)

Diberitakan, anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan menuding Komnas HAM mulai genit dengan mencampuri konstitusional DPR RI.

Sebab, Komnas HAM disebut-sebut ikut menggalang dukungan agar pembahasan sebuah rancangan undang-undang di parlemen tidak dilanjutkan.

Hal tersebut diungkap Arteria dalam rapat kerja Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2020).

"Bapak (Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik) tidak boleh menghasut, apalagi menjadi provokator, meminta DPR menghentikan membahas rancangan undang-undang," kata Arteria.

"Kita enggak boleh jadi genit-genit, Pak. Kalau Bapak genit-genit, berhenti saja. Apalagi ini sudah mengganggu konstitusionalitas DPR RI," lanjut dia.

Menanggapi Arteria, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, salah satu wewenang yang diberikan kepada Komnas HAM adalah mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan perundang-undangan.

Oleh sebab itu, wajar apabila Komnas HAM memberikan rekomendasi terhadap sebuah rancangan undang-undang yang sedang berjalan di DPR atau pemerintah.


Dianggap langgar kode etik











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2020 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved