Arteria Dahlan Protes Komnas HAM Kritisi DPR, Formappi Anggap Politisi PDI-P Berlebihan

Menurut Lucius, seharusnya DPR tidak terganggu dengan rekomendasi dari Komnas HAM, karena sifatnya tidak mutlak sehingga menjadi pertimbangan DPR.


zoom-inlihat foto
anggota-komisi-ii-dpr-f-pdip-arteria-dahlan.jpg
Kompas.com / Dani Prabowo
Anggota Komisi II DPR F-PDIP Arteria Dahlan


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, tudingan anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan yang menyebutkan Komnas HAM genit dengan mulai mencampuri tugas-tugas DPR terlalu berlebihan.

Apalagi, menurut Lucius, pernyataan Arteria tersebut muncul karena rekomendasi Komnas HAM terkait pembahasan rancangan undang-undang di DPR.

"Kalau lembaga semacam Komnas HAM berupaya menyampaikan pandangan atau rekomendasi mereka atas pembahasan sebuah RUU di parlemen, mestinya itu baik-baik saja," kata Lucius saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/9/2020).

Lucius mengatakan, sudah sewajarnya dalam proses pembahasan rancangan undang-undang, DPR terbuka terhadap usulan dan pandangan dari publik.

Bahkan, rekomendasi dari Komnas HAM. Menurut Lucius, seharusnya DPR tidak terganggu dengan rekomendasi dari Komnas HAM tersebut karena sifatnya tidak mutlak sehingga menjadi pertimbangan DPR.

"Tetapi jika usulan atau rekomendasi seperti itu saja dianggap mengganggu konstitusionalitas, saya enggak habis pikir, sebenarnya siapa sih yang genit? Masa pendapat yang sifatnya usulan saja dianggap mengganggu konstitusionalitas? Ah ini sih DPR nya yang genit," ujarnya.

Baca: Penjelasan Arteria Dahlan yang Viral Setelah Sebut Emil Salim Prof Sesat di Acara Mata Najwa

Baca: KPK Sebut Informasi yang Disampaikan Arteria Dahlan di Mata Najwa Berisiko Sesatkan Publik

Lucius mengatakan, seharusnya DPR berterima kasih kepada Komnas HAM, jika rekomendasi yang disampaikan berisi aspirasi rakyat sehingga membantu meringankan pekerjaan DPR selaku wakil rakyat.

Selain itu, Lucius mengingatkan, Komnas HAM menjalankan tugasnya berdasarkan aturan perundang-undangan, bukan atas perintah DPR.

Oleh karenanya, ia mengingatkan, jangan sampai tudingan genit itu adalah bentuk intervensi DPR kepada Komnas HAM.

"Apalagi itu disampaikan saat pembahasan anggaran. DPR seperti sedang memprovokasi agar muncul respons Komnas HAM yang bisa dijadikan alasan atau pembenaran memotong jatah anggaran lembaga," ucapnya.

Lebih lanjut, Lucius menilai, tudingan genit tersebut tampak sia-sia, karena rekomendasi Komnas HAM pun tidak dipedulikan DPR dengan tetap melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja.

"Bagaimana bisa, usulannya dicuekin, masih saja dituding genit," pungkasnya.

Anggota DPR RI Arteria Dahlan di Acara Mata Najwa Rabu (9/10/2019) (YouTube Mata Najwa)
Anggota DPR RI Arteria Dahlan di Acara Mata Najwa Rabu (9/10/2019) (YouTube Mata Najwa) (Tribunnews.com)

Diberitakan, anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan menuding Komnas HAM mulai genit dengan mencampuri konstitusional DPR RI.

Sebab, Komnas HAM disebut-sebut ikut menggalang dukungan agar pembahasan sebuah rancangan undang-undang di parlemen tidak dilanjutkan.

Hal tersebut diungkap Arteria dalam rapat kerja Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2020).

"Bapak (Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik) tidak boleh menghasut, apalagi menjadi provokator, meminta DPR menghentikan membahas rancangan undang-undang," kata Arteria.

"Kita enggak boleh jadi genit-genit, Pak. Kalau Bapak genit-genit, berhenti saja. Apalagi ini sudah mengganggu konstitusionalitas DPR RI," lanjut dia.

Menanggapi Arteria, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, salah satu wewenang yang diberikan kepada Komnas HAM adalah mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan perundang-undangan.

Oleh sebab itu, wajar apabila Komnas HAM memberikan rekomendasi terhadap sebuah rancangan undang-undang yang sedang berjalan di DPR atau pemerintah.


Dianggap langgar kode etik

Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP) menyayangkan pernyataan Arteria Dahlan kepada Komnas HAM RI saat rapat komisi III di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta (15/9/2020).

SIKAP menilai pernyataan itu berpotensi melanggar etik sebagai anggota DPR RI.

Koordinator SIKAP Quadi Azam dalam keterangan persnya yang diterima Tri bun-Medan.com, Rabu (16/9/2020) mengatakan, pada pasal 3 (1) bagian Integritas dan pasal 4 (1) Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI, yang pasal 3 (1) berbunyi “Anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat.” Adapun bunyi pasal 4 (1) yakni "Anggota harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan Mitra Kerja.".

"Kami menilai bahwa sikap Arteria Dahlan berpotensi merusak citra dan kehormatan DPR RI di depan mitra kerja Komisi III, dengan pernyataannya yang disampaikan pada Rapat Komisi III DPR RI tersebut.

Pernyataan yang dilontarkan sangat multitafsir, seperti “Provokator” “Sikap Genit” “Mengganggu Kewenangan Konstitusional” “Menghasut” “Bongkar-Bongkar” seperti yang dikutip dalam beberapa media. Ini pernyataan yang kurang dapat difahami oleh masyarakat," katanya.

Baca: Arteria Dahlan Ancam Bongkar Aib Najwa Shihab Jika Tak Minta Maaf ke DPR: Sadarlah Sebelum Terlambat

Baca: Diancam Arteria Dahlan Aibnya akan Dibongkar, Najwa Shihab Tanggapi Santai dan Tak Bergeming

Sikap, kata Quadi, meminta agar Mahakamah Kehormatan Dewan segera memanggil dan menyidangkan Arteria tersebut yang kapasitasnya sebagai Anggota Komisi III DPR RI.

Menurutnya, Komnas HAM RI memiliki mandat untuk memberi masukan pada DPR RI berdasarkan pengaduan dan kajiannya, itu tertuang dalam UU 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Silakan menjalankan fungsi masing-masing lembaga, tanpa harus melontarkan kata atau kalimat yang malah menimbulkan persepsi yang kurang jelas dan tidak baik.

"Jika memang Komnas HAM RI sebagai lembaga negara kurang maksimal mengelola anggaran, maka kritiklah sesuai porsi pada anggaran yang mana? Jika mau dikritik soal aktifitas atau fungsi kelembagaan, maka gunakan laporan pengaduan masyarakat yang ditujukan langsung ke beliau sebagai Anggota DPR RI.

Ini gunanya lembaga negara agar saling koreksi dan hindari sikap tendensi serta emosional," katanya.

Menurutnya, Sikap mendukung kritikan Arteria yang mendasar, tapi tidak setuju dengan sikap dengan melontarkan kalimat atau kata yang kurang difahami dan mungkin asumtif belaka karena Komnas HAM RI sedang memberi masukan pembahasan RUU Cipta Kerja.

"Kesan yang didapat atas berbagai pernyataan Arteria tersebut justru mengarah pada sikap DPR RI yang antikritik," pungkasnya. 

(TribunnewsWiki/Kompas.com/Tribun-Medan.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Formappi: Tudingan Arteria Dahlan ke Komnas HAM Berlebihan" dan di Tribun-Medan.com dengan judul Soal Pernyataan Arteria Saat Rapat Komisi III, SIKAP Nilai Berpotensi Langgar Kode Etik DPR RI.











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2020 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved