Arteria Dahlan Protes Komnas HAM Kritisi DPR, Formappi Anggap Politisi PDI-P Berlebihan

Menurut Lucius, seharusnya DPR tidak terganggu dengan rekomendasi dari Komnas HAM, karena sifatnya tidak mutlak sehingga menjadi pertimbangan DPR.


zoom-inlihat foto
anggota-komisi-ii-dpr-f-pdip-arteria-dahlan.jpg
Kompas.com / Dani Prabowo
Anggota Komisi II DPR F-PDIP Arteria Dahlan


Menurut Lucius, seharusnya DPR tidak terganggu dengan rekomendasi dari Komnas HAM, karena sifatnya tidak mutlak sehingga menjadi pertimbangan DPR.

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, tudingan anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan yang menyebutkan Komnas HAM genit dengan mulai mencampuri tugas-tugas DPR terlalu berlebihan.

Apalagi, menurut Lucius, pernyataan Arteria tersebut muncul karena rekomendasi Komnas HAM terkait pembahasan rancangan undang-undang di DPR.

"Kalau lembaga semacam Komnas HAM berupaya menyampaikan pandangan atau rekomendasi mereka atas pembahasan sebuah RUU di parlemen, mestinya itu baik-baik saja," kata Lucius saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/9/2020).

Lucius mengatakan, sudah sewajarnya dalam proses pembahasan rancangan undang-undang, DPR terbuka terhadap usulan dan pandangan dari publik.

Bahkan, rekomendasi dari Komnas HAM. Menurut Lucius, seharusnya DPR tidak terganggu dengan rekomendasi dari Komnas HAM tersebut karena sifatnya tidak mutlak sehingga menjadi pertimbangan DPR.

"Tetapi jika usulan atau rekomendasi seperti itu saja dianggap mengganggu konstitusionalitas, saya enggak habis pikir, sebenarnya siapa sih yang genit? Masa pendapat yang sifatnya usulan saja dianggap mengganggu konstitusionalitas? Ah ini sih DPR nya yang genit," ujarnya.

Baca: Penjelasan Arteria Dahlan yang Viral Setelah Sebut Emil Salim Prof Sesat di Acara Mata Najwa

Baca: KPK Sebut Informasi yang Disampaikan Arteria Dahlan di Mata Najwa Berisiko Sesatkan Publik

Lucius mengatakan, seharusnya DPR berterima kasih kepada Komnas HAM, jika rekomendasi yang disampaikan berisi aspirasi rakyat sehingga membantu meringankan pekerjaan DPR selaku wakil rakyat.

Selain itu, Lucius mengingatkan, Komnas HAM menjalankan tugasnya berdasarkan aturan perundang-undangan, bukan atas perintah DPR.

Oleh karenanya, ia mengingatkan, jangan sampai tudingan genit itu adalah bentuk intervensi DPR kepada Komnas HAM.

"Apalagi itu disampaikan saat pembahasan anggaran. DPR seperti sedang memprovokasi agar muncul respons Komnas HAM yang bisa dijadikan alasan atau pembenaran memotong jatah anggaran lembaga," ucapnya.











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2020 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved