lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Amerika Serikat (AS) memperkuat tekanan ekonominya terhadap Provinsi Xinjiang di China pada Jumat (31/7/2020).
AS mengenakan sanksi kepada Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC), organisasi ekonomi dan paramiliter di China, dan dua pejabat atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur dan etnis minoritas lainnya.
Dilansir dari Reuters, (1/8/2020), Departemen Keuangan AS menyatakan telah memasukkan XPCC bersama Sun Jinlong, mantan sekretaris partai XPCC, dan Peng Jiarui, wakil sekretaris partai dan komandan XPCC, ke dalam daftar hitam.
Mereka dimasukkkan ke daftar itu karena diduga memiliki kaitan dengan pelanggaran HAM serius terhadap etnis minoritas di Xinjiang.
"Pelanggaran HAM yang dilakukan Partai Komunis China di Xinjiang, China, terhadap Uighur dan minoritas Muslim lainnya, menodai abad ini," kata Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, dalam sebuah pernyataan, dikutp dari Reuters.
Namun, China membantah adanya penganiayaan terhadap kelompok minoritas tersebut.
Baca: China Ikutkan Pesawat Pengebom Jarak Jauhnya dalam Latihan Udara di Laut China Selatan
China mengatakan kamp-kamp yang menampung penduduk dari etnis Uighur memberikan pelatihan kejuruan dan hal itu dibutuhkan untuk memerangi ekstremisme.
Langkah yang diambil Washington ini membekukan semua aset perusahaan dan pejabat tersebut yang berada di AS.
Tindakan ini juga mencegah warga AS berurusan dengan mereka dan menghalangi Sun Jinlong dan Peng Jiarui pergi ke AS.
Baca: Ahli Sebut China Sengaja Reklarifikasi Area Navigasi untuk Tingkatkan Kontrol di Laut China Selatan
Seorang pejabat pemerintahan senior, secara anonim, menggambarkan perusahaan itu sebagai "organisasi paramiliter rahasia yang menjalankan berbagai fungsi di bawah kendali langsung" Partai Komunis China (CCP).
"Mereka terkait langsung dengan pelaksanaan pengawasan, penahanan, dan indoktrinasi komprehensif yang dilakukan CCP ... yang kami tahu menargetkan Uighur dan anggota etnis minoritas lainnya di Xinjiang," kata dia.
Washington baru-baru ini juga mengenakan sanksi terhadap Sekretaris Partai Komunis, Chen Quanguo, .
Anggota Politburo China dan sekretaris pertama XPCC itu, bersama pejabat lain dan Biro Keamanan Public Xinjiang masuk ke dalam daftar hitam.
Baca: Tuding Amerika Serikat Punya Niat Picu Perang Dingin, China: Kami Tak Tertarik
Peter Harrell, mantan pejabat dan ahli sanksi di Center for New American Security, mengatakan bahwa dari sudut pandang ekonomi, langkah yang diputuskan pada Jumat lalu merupakan "eskalasi penting" dari tekanan AS dan mengirim peringatan kepada perusahaan dan organisasi paramiliter itu atas aktivitasnya di China.
"Pemerintahan Trump akhirnya mengambil sanksi yang berpengaruh," kata Peter
Dilansir dari Foreignpolicy.com, XPCC atau dikenal sebagai Bingtuan di China, dibentuk oleh Ketua Partai Komunis, Mao Zedong, pada tahun 1954.
XPCC ditugaskan untuk menstabilkan wilayah Xinjiang yang bergejolak.
Misi lain dari XPCC adalah kemandirian.
Baca: Peneliti Sebut Hubungan China dan AS Tak Akan Pernah Dekat jika Tiongkok Semakin Maju
Warga China yang berada di sana tidak hanya ingin membuat pos-pos terdepan, tetapi juga pertanian dan kota-kota di wilayah yang pada tahun 1955 resmi bernama Wilayah Otonom Uighur Xinjiang.
Mereka membangun rumah sakit, sekolah, penjara, dan teater, dan pada dasarnya menjadi negara di dalam negara dengan struktur organisasi bergaya militer.
Media negara mengatakan pemerintahan pusat menginginkan XPCC untuk membangun lebih banyak kota sebagai bagian dari kampanye antiteror.
