lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Sejumlah politisi nasional meminta pemerintah Lebanon untuk tidak ikut campur atas persoalan Israel dan Hizbullah.
Adalah kalangan Partai Kataeb atau Lebanese Phalanges Party meminta otoritas yang sedang berkuasa saat ini untuk berhenti melakukan apapun sehubungan dengan meningkatnya tensi kedua pasukan.
Tak berhenti di situ, partai meminta Presiden dan Perdana Menteri Lebanon membuktikan keberpihakan, terutama dalam menyikapi langkah Israel di wilayah perbatasan.
Kelompok mayoritas Kristen Gereja Maronit di Lebanon ini menekankan bahwa 'diamnya pemerintah' atas isu perbatasan justru memperlihatkan otoritas hanya sebagai kaki tangan politik regional saja (dalam hal ini pengaruh politik Hizbullah).
Partai juga menyatakan bahwa absennya pemerintah adalah bentuk kegagalan fungsi birokrasi dan institusi negara, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Nasional Lebanon (NNA), dikutip Jerusalem Post, Rabu (29/7/2020).
Partai meminta dan mengusulkan adanya netralitas negara dalam pengambilan keputusan.
Baca: PM Israel Benjamin Netanyahu Peringatkan Balasan untuk Hizbullah Lebanon
Sebagai informasi, Partai Khataeb merupakan partai politik Kristen sayap kanan di Lebanon.
Organisasi politik ini dikenal perannya dalam Perang Saudara di Lebanon era 1975-1990an.
Partai ini menampung mayoritas Kristen Gereja Maronit di Lebanon.
Di dalamnya juga terdapat orang-orang dari kaum Druze, dan Yahudi, serta sejumlah kalangan Syiah.
Meski sempat turun pamornya, pada awal 2000an, partai ini perlahan bangkit dan ikut bagian dalam mengkritisi pemerintah.
Partai ini juga tergabung dalam Aliansi 14 Maret (sebuah gerakan anti-Suriah dan pro-Saudi yang lahir dari Revolusi Cedar, saat terbunuhnya Perdana Menteri Rafik Hariri).
Baca: PM Israel Benjamin Netanyahu: Hizbullah dan Lebanon Harus Tanggung Jawab Atas Serangan Ini
Satu di antara tujuan Aliansi 14 Maret di Lebanon adalah menghapuskan pengaruh Suriah dalam pemerintahan Lebanon.
Adapun gerakan ini juga menginginkan agar pemerintahan Lebanon berani melucuti senjata kelompok Hizbullah.
Kehilangan Kedaulatan?
Apa yang dituduhkan Partai Khataeb terhadap otoritas Lebanon senada dengan pendapat pemimpin Partai Militer Lebanon / Lebanese Forces Party, Samir Geagea.
Kepada Associated Press, ia mengatakan, "Adanya kegiatan militer hari Senin (27/7) di sepanjang perbatasan dengan Israel merupakan indikasi yang jelas bahwa pemerintahan Lebanon yang didukung Hizbullah saat ini, tidak punya kedaulatan di wilayah selatan, di sepanjang perbatasan Israel, tempat di mana ribuan pasukan perdamaian PBB berada."
"Negara arab dan asing mana yang mau kerjasama dengan pemerintahan yang menghilang begitu saja saat ada bahaya keamanan di sepanjang perbatasan?" tambah Geagea.
Baca: Kontak Senjata Militer Israel dan Hizbullah Lebanon di Perbatasan, Terdengar Serangkaian Ledakan
Geagea memperkirakan bahwa negara-negara Arab akan memulihkan hubungan bilateral dengan Lebanon setelah Hizbullah menarik pasukannya dari Yaman, Suriah, dan Irak.
