lihat foto
Langkah itu, perlahan menghilangkan pengaruh politik PA.
Ketakutan tersebut disuarakan langsung oleh pejabat PA baru-baru ini, sembari memperingatkan bahwa PA tidak akan dikurangi menjadi dewan lokal atau amal.
Jika Aneksasi Dilanjutkan, PA Siap Serahkan Senjata
Baca: Presiden Prancis Emmanuel Macron Minta PM Israel Benjamin Netanyahu Tahan Aneksasi Tepi Barat
Pada saat yang sama, PA telah mengambil sejumlah langkah-langkah keamanan dalam persiapan untuk aneksasi.
Menurut laporan di media Israel, pada bulan Juni pihaknya menghapus senjata ilegal dari kantornya.
Mereka khawatir anggota Hamas akan mencoba untuk merebut dan melancarkan serangan bersenjata pada Israel ika ketegangan meningkat di Tepi Barat.
Senjata-senjata ini telah dikumpulkan dari penduduk sipil selama operasi pelucutan senjata sejak akhir intifada kedua pada tahun 2005.
Baca: Konon Tersembunyi di Palestina, Ternyata Inilah Harta Karun Nabi Sulaiman yang Diincar Kaum Yahudi
PA juga memiliki 26.000 Kalashnikov dan pistol, serta puluhan kendaraan lapis baja di bawah lisensi otoritas Israel, yang mengontrol persenjataan pasukan Palestina sesuai dengan Oslo Accords.
Menurut saluran TV Israel Kan, PA telah membuat rencana untuk menyerahkan senjata-senjata ini kepada Israel, jika terjadi peningkatan di Tepi Barat setelah aneksasi.
Mereka berencana mengirim senjata itu menggunakan truk ke pangkalan militer Israel di pemukiman Beit El Israel di utara Ramallah.
Tak Hanya Masalah Ramallah, tapi Juga Israel
Baca: Pemimpin Hamas, Khaled Mashal: Malaysia Tegas dalam Konflik Palestina-Israel di Kancah Internasional
Mengesampingkan PA bukan hanya masalah bagi Ramallah, itu akan segera menjadi masalah bagi Israel juga.
Jika PA melanjutkan dengan membubarkan aparat keamanannya, tanggung jawab keamanan di Tepi Barat akan jatuh pada otoritas Israel.
Padahal hal itu akan mengundang banyak risiko bagi mereka.
Seorang sarjana Israel telah memperingatkan tentang konsekuensi dari mengesampingkan PA.
Baca: Kisah Hamza, Hacker yang Jebol Bank Amerika Triliunan Rupiah, Ternyata untuk Bantu Rakyat Palestina
Dalam sebuah op-ed untuk outlet media Israel Ynet, Michael Milstein, kepala Forum Studi Palestina di Universitas Tel Aviv, menulis bahwa situasi saat ini dapat berubah menjadi "mimpi buruk" bagi Israel.
Menurut Milstein, ketika warga Palestina membangun hubungan langsung dengan Israel, mereka akan mulai mencari peningkatan standar hidup dan layanan dari otoritas Israel.
Pada akhirnya, mereka bisa menuntut kewarganegaraan, yang akan menjadi langkah lain menuju solusi satu negara.
Padahal, seperti diberitakan TribunnewsWiki.com sebelumnya, para pemimpin Israel menghindari segala jenis solusi terbentuknya satu negara.
Menurut Guardian, jika ini dilakukan, maka bertambahnya populasi warga Palestina ditakuti Israel dapat melampaui dan mengancam identitas agama Yahudi.
Baca: PM Yordania: Konsep Satu Negara atas Sengketa Wilayah Israel-Palestina adalah Solusi Demokratis
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Nur)
