lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Besar kemungkinan Otoritas Palestina (PA) akan dibubarkan, atau setidaknya kekuatannya akan jauh dikurangi.
Meski seakan terlihat sebagai kemenangan, justru hal ini menimbulkan kerugian di sisi Israel.
Bahkan, analis Al Jazeera Adnan Abu Amer menyebut ancaman ini sebagai mimpi buruk Israel, seperti dikutip TribunnewsWiki.com Selasa (28/7/2020).
Menanggapi ancaman aneksasi Israel, pejabat Palestina mengumumkan mereka menghentikan koordinasi keamanan dengan Israel, akhir Mei 2020.
Segera setelah itu, pasukan keamanan PA menarik diri dari daerah-daerah yang dipantau bersama dengan pasukan Israel di Yerusalem utara dan timur, termasuk dari kota-kota Abu Dis, Bedou, Qatana, dan Beit Iksa.
Pada waktu yang hampir bersamaan, PA juga mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi menerima transfer dana dari pajak yang dikumpulkan Israel, yang digunakan untuk membayar gaji dan layanan di Tepi Barat.
Baca: Tegas Menolak Rencana Perdamaian Donald Trump, Palestina Putuskan Hubungan dengan AS dan Israel
Tak berhenti di situ, mereka berhenti mengeluarkan izin bagi warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat untuk menyeberang ke Israel.
Sebabkan Kekacauan di Tepi Barat
Kebijakan ini menciptakan kebingungan dan kekacauan di depan Kantor Penghubung Israel, Tepi Barat, khususnya di Al-Khalil.
Ribuan orang Palestina berkumpul untuk mengajukan izin di sana, tetapi PA hanya berdiri tanpa melakukan apapun.
Tidak banyak yang dilakukan untuk menghentikan aliran pekerja, pebisnis, dan orang sakit yang menyeberang ke wilayah Israel setiap hari.
Baca: Bukan yang Pertama, Google Maps Juga Pernah Dituduh Hapus Palestina pada 2016
Padahal, di masa lalu, gerakan warga Palestina selalu dikoordinasikan antara Israel dan PA untuk memastikan keamanan dan ketertiban.
Perkembangan ini tampaknya menunjukkan pihak berwenang Israel secara bertahap membangun jalur komunikasi dan hubungan langsung dengan penduduk Palestina, mengesampingkan peran mediasi PA.
PA: Badan Transisi Kemerdekaan Palestina yang Terus Dilemahkan Kekuatannya
Baca: Ingin Caplok Wilayah Tepi Barat Palestina, Israel Dapat Peringatan Tegas dari Empat Negara
Otoritas Palestina didirikan pada 1994 di ujung Kesepakatan Oslo.
PA seharusnya menjadi badan sementara selama transisi ke negara Palestina yang merdeka di Tepi Barat dan Gaza.
Tapi Israel terus merampas hak-hak Palestina, termasuk untuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.
Apa lagi Pemerintahan Trump memberi dukungan penuh pada Israel.
Hal itu membuat kekuatan politik PA jauh berkurang, sebatas menjadi badan penyedia layanan.
Baca: Cucu Nelson Mandela Puji Langkah Turki Dukung Perjuangan Palestina
Ramallah, pusat basis PA, tentu tidak akan terima dengan perlakuan seperti itu.
Sebenarnya, PA telah lama mengkhawatirkan skenario pelemahan yang dilakukan Israel, dengan membangun hubungan langsung dengan publik Palestina.
