TRIBUNNEWSWIKI.COM - Presiden Joko Widodo ingin para pejabat dan lembaga pemerintahan memiliki aura krisis di tengah pandemi Covid-19.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi ingin jajarannya sibuk dengan tugasnya masing-masing.
Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas Pengarahan Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, secara virtual, Senin (27/7/2020).
"Saya ingin di setiap posko yang ada, baik di BNPB, di pusat, di daerah, di komite itu kelihatan sangat sibuk ke sana-ke sini itu lho. Itu auranya krisis itu ada," kata Jokowi dikutip oleh Kompas.com.
Jokowi berpesan agar para menterinya tak mengurangi kecepatan bekerja dalam masa pandemi ini.
Baca: Soal Rencana Belajar Tatap Muka di Sekolah, KPAI: Kebijakan Harus Berbasis Data, Bukan Coba-coba
Sebab, menurut mantan Wali Kota Solo ini, hanya belanja pemerintah yag bisa menggerakkan ekonomi negara di masa sekarang.
Karenanya, penting untuk menghilangkan ego sektoral di masing-masing lembaga.
"Saya ingatkan kalau masalahnya ada di regulasi, di administrasi segera dilihat betul. Kalau memang regulasi ya revisi regulasi agar ada percepatan. Lakukan shortcut. Lakukan perbaikan," ucap Jokowi.
"Dan jangan sampai ada yang namanya ego sektoral, ego daerah. Saya kira penting sekali ini segera diselesaikan sehingga aura dalam menangani krisis ini betul-betul ada betul," kata dia.
Jokowi Ingin Para Menterinya Punya Sense of Crisis
Baca: Presiden Jokowi Beri Peringatan soal Gelombang Kedua Covid-19: Kita Harus Waspada
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo seakan tak bisa menutupi kekesalannya pada menteri Kabinet Indonesia Maju.
Jokowi terang-teranangan mengatakan kejengkelannya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Kamis (18/6/2020), yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (18/6/2020).
"Saya lihat, kita ini seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis," kata Jokowi.
Sontak video itu pun sempat trending di YouTube.
Satu di antara kementerian yang menjadi sorotan Jokowi adalah Kementerian Kesehatan.
Ia menuturkan, anggaran Kementerian Kesehatan mencapai Rp 75 triliun.
Namun, mantan Wali Kota Solo ini menyayangkan minimnya penyerapan.
"Tapi anggaran baru terpakai sebesar 1,53%," kata Jokowi dengan nada tinggi.
Baca: Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Jokowi Imbau Pemprov Jatim Tak Buru-buru Terapkan New Normal
Padahal anggaran yang tepat sasaran akan sangat dibutuhkan masyarakat dalam kondisi seperti ini, ungkap Jokowi.
Selain Kemenkes, Kementerian Sosial juga menjadi sasaran kemarahan Jokowi.