Dikutip Tribunnewswiki dari Kompas.com, melalui keterangan tertulis Selasa (21/7/2020), Kasiyarno mengatakan, ingin mundur dari keikutsertaan program POP.
"Setelah kami ikuti proses seleksi dalam Program Organisasi Penggerak (POP) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud RI dan mempertimbangkan beberapa hal, maka dengan ini kami menyatakan mundur dari keikutsertaan program tersebut," terang Kasiyarno.
Walaupun telah mundur, Muhammadiyah tetap berkomitmen membantu pemerintah dalam meningkatkan pendidikan dengan berbagai pelatihan, kompetensi kepala sekolah dan guru.
Ini dilakukan melalui program-program yang dilaksanakan Muhammadiyah walaupun tanpa keikutsertaan dalam POP.
Berikutnya diikuti Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) yang juga ikut mundur dari program tersebut.
Ketua LP Maarif NU Arifin Junaidi mengklaim mempermasalahkan proses seleksi yang dinilainya kurang jelas.
Baca: Kemendikbud Beri Keringanan Biaya Kuliah, Ini Syarat Agar Dapat Bantuan UKT (SPP) Selama 1 Semester
Baca: Terkait Pembelajaran Jarak Jauh Pelajar Dibuat Permanen, Berikut Klarifikasi dari Kemendikbud
Arifin Junaidi juga menambahkan alasan NU mundur dari program POP yakni karena fokus mengurus pelatihan kepala sekolah.
Lembaga Pendidikan Maarif NU sedang menangani pelatihan kepala sekolah dan kepala madrasah di 15 persen dari total sekolah/madrasah atau sekitar 21.000 sekolah/madrasah.
Dia memberikan keterangan lanjutan, mereka yang mengikut pelatihan, harus melatih guru-guru di satuan pendidikannya dan kepala sekolah dan kepala madrasah lain di lingkungan sekitarnya.
Sedangkan POP harus selesai akhir tahun 2020.
Melansir dari laman NU online. mereka tetap melaksanakan program penggerak tersendiri.
“Meski kami tidak ikut POP kami tetap melaksanakan program penggerak secara mandiri,” terangnya di laman NU Online.
(Tribunnewswiki.com/Ris)
Sebagian artikel tayang di Muhammadiyah-NU Mundur dari Organisasi Penggerak, Kemendikbud Beri Respons.