lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Gejolak di tubuh kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali terjadi beberapa hari terakhir.
Salah satu yang ramai diperbincangkan terkait dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Kementerian yang dipimpin oleh Nadiem Makarim itu mengundang atensi publik setelah dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menarik diri dari salah tau program Kemendikbud.
NU dan Muhammadiyah angkat kaki sebagai partisipan atau peserta di program Program Organisasi Penggerak (POP).
Terkait mundurnya Muhammadiyah dan LPMaarif NU, Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Evi Mulyani mengatakan pihaknya menghormati setiap keputusan peserta Program Organisasi Penggerak.
Tak terkecuali keputusan dari NU dan Muhamamdiyah tersebut.
Baca: NU-Muhammadiyah Putuskan Keluar Dari Organisasi Penggerak yang Digagas Kemendikbud, Ini Alasannya
Baca: Hari Ini Empat Sekolah di Kota Bekasi Mulai KBM di Sekolah, Kemendikbud: Itu Langgar SKB 4 Menteri
“Kemendikbud terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh pihak sesuai komitmen bersama bahwa Program Organisasi Penggerak bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia,” terang Evi pada Kamis (23/7/2020), dikutip dari Kompas.com.
Evi menjelaskan, Program Organisasi Penggerak (POP) adalah sebuah program untuk memberdayakan komunitas pendidikan Indonesia dari mana saja.
Tujuannya meningkatkan kualitas belajar anak-anak Indonesia yang fokus pada keterampilan fondasi terpenting untuk masa depan SDM Indonesia yaitu literasi, numerasi, dan karakter.
Program Organisasi Penggerak, lanjutnya, merupakan kolaborasi pemerintah dengan komunitas-komunitas pendidikan yang telah berjuang di berbagai pelosok Indonesia.
“Sebuah perjuangan bersama, gerakan kolaborasi, dan sinergi untuk satu tujuan, anak-anak Indonesia dan kualitas belajar mereka."
"Anak-anak adalah harapan dan masa depan bangsa Indonesia. Ini adalah sebuah gerakan gotong-royong,” paparnya.
Baca: 19 Syarat New Normal di Sekolah dari Kemendikbud, Tempat Duduk Siswa Diatur Minimal 1,5 Meter
Baca: Tahun Ajaran Baru Dimulai Besok, Ini 23 Sumber Belajar dari Rumah dari Kemendikbud untuk SD-SMA
Dalam proses evaluasi, Evi menegaskan Program Organisasi Penggerak dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi yang fokus kepada substansi proposal organisasi masyarakat.
“Evaluasi dilakukan lembaga independen, SMERU Research Institute, menggunakan metode evaluasi double blind review dengan kriteria yang sama untuk menjaga netralitas dan independensi,” jelasnya.
Kemendikbud, lanjut dia, tidak melakukan intervensi terhadap hasil tim evaluator demi memastikan prinsip imparsialitas.
NU-Muhammadiyah mundur
Dua organisasi besar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah memilih mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP).
Program Organisasi Penggerak (POP) merupakan program yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sebelumnya lbih dulu menyatakan mundur dari partisipasi aktif dalam POP.
Kasiyarno, selaku Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah mengatakan ada sejumlah pertimbangan terkait mundurnya Muhammadiyah dari POP.
/data/photo/2019/04/30/843466386.jpg)
Dikutip Tribunnewswiki dari Kompas.com, melalui keterangan tertulis Selasa (21/7/2020), Kasiyarno mengatakan, ingin mundur dari keikutsertaan program POP.
"Setelah kami ikuti proses seleksi dalam Program Organisasi Penggerak (POP) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud RI dan mempertimbangkan beberapa hal, maka dengan ini kami menyatakan mundur dari keikutsertaan program tersebut," terang Kasiyarno.
Walaupun telah mundur, Muhammadiyah tetap berkomitmen membantu pemerintah dalam meningkatkan pendidikan dengan berbagai pelatihan, kompetensi kepala sekolah dan guru.
Ini dilakukan melalui program-program yang dilaksanakan Muhammadiyah walaupun tanpa keikutsertaan dalam POP.
Berikutnya diikuti Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) yang juga ikut mundur dari program tersebut.
Ketua LP Maarif NU Arifin Junaidi mengklaim mempermasalahkan proses seleksi yang dinilainya kurang jelas.
Baca: Kemendikbud Beri Keringanan Biaya Kuliah, Ini Syarat Agar Dapat Bantuan UKT (SPP) Selama 1 Semester
Baca: Terkait Pembelajaran Jarak Jauh Pelajar Dibuat Permanen, Berikut Klarifikasi dari Kemendikbud
Arifin Junaidi juga menambahkan alasan NU mundur dari program POP yakni karena fokus mengurus pelatihan kepala sekolah.
Lembaga Pendidikan Maarif NU sedang menangani pelatihan kepala sekolah dan kepala madrasah di 15 persen dari total sekolah/madrasah atau sekitar 21.000 sekolah/madrasah.
Dia memberikan keterangan lanjutan, mereka yang mengikut pelatihan, harus melatih guru-guru di satuan pendidikannya dan kepala sekolah dan kepala madrasah lain di lingkungan sekitarnya.
Sedangkan POP harus selesai akhir tahun 2020.
Melansir dari laman NU online. mereka tetap melaksanakan program penggerak tersendiri.
“Meski kami tidak ikut POP kami tetap melaksanakan program penggerak secara mandiri,” terangnya di laman NU Online.
(Tribunnewswiki.com/Ris)
Sebagian artikel tayang di Muhammadiyah-NU Mundur dari Organisasi Penggerak, Kemendikbud Beri Respons.
