Tegaskan Prinsip Satu Negara Dua Sistem, China Resmi Terapkan UU Keamanan Nasional di Hong Kong

Tayang: Rabu, 1 Juli 2020 06:04 WIB

aksi-protes-ribuan-warga-hong-kong-menentang-ruu-ekstradisi.jpg — Aksi protes ribuan warga Hong Kong menentang RUU Ekstradisi yang kemudian dibubarkan paksa polisi, Rabu (12/6/2019).

Melansir pemberitaan Reuters, langkah Amerika Serikat diterapkan saat badan pembuat keputusan utama parlemen China membahas rancangan undang-undang keamanan nasional untuk Hong Kong yang dinilai akan digunakan untuk menghilangkan perbedaan pendapat dan memperketat kontrol Beijing terhadap Hong Kong.

"Keputusan Partai Komunis Tiongkok untuk mengeluarkan undang-undang keamanan nasional Hong Kong telah memaksa pemerintahan Trump untuk mengevaluasi kembali kebijakannya terhadap wilayah itu," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

Orang-orang yang memakai topeng mengunjungi pasar makanan segar di Hong Kong pada 29 Januari 2020, sebagai langkah pencegahan setelah wabah virus yang dimulai di kota Wuhan di Cina. Virus yang sebelumnya tidak dikenal telah menyebabkan alarm karena kemiripannya dengan SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), yang menewaskan ratusan di seluruh daratan Cina dan Hong Kong pada 2002-2003. (DALE DE LA REY / AFP)

Saat Reuters mengkonfirmasi mengenai masalah ini, Kedutaan China di Washington tidak segera menanggapinya.

Bulan lalu, Presiden AS Donald Trump menanggapi rencana China dengan mengatakan ia akan memulai proses untuk menghapus perlakuan ekonomi khusus yang memungkinkan Hong Kong tetap menjadi pusat keuangan global sejak penyerahannya oleh Inggris pada tahun 1997.

Baca: Jadi Korban Konflik Politik Amerika Serikat vs China, Kini Banyak Warga Hong Kong Ingin Bermigrasi

Baca: Amerika Serikat Cabut Status Istimewa Hong Kong: Bukan Lagi Daerah Otonom dan China Kena Getahnya

Baca: Potret Beratnya Hidup di Hong Kong, Warga Hidup di Apartemen Kumuh, Dapur dan Toilet Jadi Satu Area

Trump akhirnya tak lagi menyerukan untuk segera mengakhiri hak istimewa, tetapi mengatakan langkah itu akan memengaruhi seluruh perjanjian AS dengan Hong Kong, dari perjanjian ekstradisi hingga kontrol ekspor pada teknologi penggunaan ganda dan lebih banyak lagi "dengan sedikit pengecualian."

Departemen Perdagangan AS mengatakan pihaknya menunda perlakuan istimewa ke Hong Kong atas China, termasuk ketersediaan pengecualian lisensi ekspor.

Dijelaskan pula bahwa tindakan lebih lanjut untuk menghilangkan status Hong Kong sedang dievaluasi.

Pada tahun 2018, barang senilai US$ 432,7 juta dikirim ke Hong Kong dengan pengecualian, di mana sebagian besar berkaitan dengan enkripsi, perangkat lunak, dan teknologi.

Pompeo mengatakan Amerika Serikat, mulai Senin kemarin secara efektif mengakhiri ekspor peralatan pertahanan ke Hong Kong dan akan mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri ekspor teknologi penggunaan ganda ke wilayah tersebut.

Teknologi penggunaan ganda memiliki penggunaan komersial dan militer.

Tahun lalu, menurut data, Departemen Luar Negeri AS menyetujui pengiriman barang dan jasa pertahanan terkendali senilai US$ 2,4 juta kepada otoritas pemerintah Hong Kong, yang mana sekitar US$ 1,4 juta sudah dikirimkan.

"Amerika Serikat terpaksa mengambil tindakan ini untuk melindungi keamanan nasional AS."

"Kita tidak bisa lagi membedakan antara ekspor barang-barang yang dikendalikan ke Hong Kong atau ke daratan China," kata Pompeo.

Pengumuman itu datang pada saat retorika Amerika Serikat yang semakin intensif terhadap Beijing ketika Presiden Donald Trump berkampanye untuk pemilihan presiden.

Jajak pendapat menunjukkan, pemilih semakin tidak menyukai China, terutama karena virus corona dimulai dari sana.

Atas hal ini pula, tak bisa dipungkiri pemerintahan Donald Trump akan semakin intensif dalam menggelar "drama" terutama yang terkait dengan China.