Begini Isi RUU HIP yang Tuai Kontroversi, Anwar Abbas: Memeras Pancasila Adalah Bentuk Pengkhianatan

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) masih menjadi buah bibir masyarakat Indonesia.

Usai adanya RUU Omnibus Law yang juga menjadi kontroversi.

RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) saat ini mencuat menjadi masalah baru.

Walaupun, pembahasan RUU HIP sudah ditunda, kontroversi terkait RUU masih terus terjadi.

Sampai Rabu (24/6) , ribuan orang mengikuti aksi penolakan RUU HIP di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca: Undangan KTT G7 Ditolak Merkel, AS Tarik 9.500 Tentara dari Jerman: Hubungan Kedua Negara Memburuk?

Baca: Rancangan APD Buatan Indonesia Penuhi Standar WHO, Bakal Diberi Nama INA United

Berdasarkan dalam Catatan Rapat Badan Legislasi Pengambilan Keputusan atas Penyusunan Rancanangan Undang-Undang Tentang Haluan Ideologi Pancasila, 22 April 2020, RUU HIP adalah usulan DPR RI dan ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas 2020.

Usulan RUU itu dilatarbelakangi oleh belum adanya landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bukan hanya dianggap tak punya urgensi, banyak pihak menilai RUU HIP mempunyai potensi untuk menimbulkan konflik ideologi.

Lalu, apa isi RUU HIP sampai panen banyak polemik dan kritikan dari berbagai pihak ?

Isi RUU HIP

Isi dalam RUU terdapat 10 bab yang terdiri dari 60 pasal.

Berikut rinciannya:

1. Ketentuan Umum, memuat 1 pasal
2. Haluan Ideologi Pancasila, memuat 5 bagian dan 17 pasal
3. Haluan Ideologi Pancasila Sebagai Pedoman Pembangunan Nasional, memuat 15 pasal
4. Haluan Ideologi Pancasila Sebagai Pedoman Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, memuat 3 pasal

Baca: Liga Spanyol Nekat Undang Klub dari Sarang Virus Corona untuk Tonton El Clasico

1. Haluan Ideologi Pancasila Sebagai Pedoman Sistem Nasional Kependudukan dan Keluarga, memuat 3 pasal.
2. Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila, memuat 3 bagian dan 15 pasal
3. Partisipasi Masyarakat, memuat 1 pasal
4. Pendanaan, memuat 1 pasal
5. Ketentuan Peralihan, memuat 1 pasal
6. Ketentuan Penutup, memuat 3 pasal

Baca: Permasalahkan Legalitas AHY sebagai Ketua Umum, Partai Demokrat Pecat Seorang Politisi Senior

Polemik
Trisila dan Ekasila

Banyak pihak menyoroti adanya konsep Trisila dan Ekasila dalam salah satu pasal pada RUU HIP.

Kedua konsep tersebut termaktub dalam Bab II Pasal 7 yang berbunyi:

(1) Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.

(2) Ciri pokok pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.

(3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.

Di antara pihak yang menyoroti dua konsep tersebut adalah Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas.

Anwar menjelas, memeras Pancasila sebagai Trisila dan Ekasila adalah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara.