Pemeriksaan SIKM Bakal Diperpanjang hingga Status Darurat Bencana Nasional Pandemi Covid-19 Dicabut

Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan terus melakukan pemeriksaan SIKM hingga status darurat bencana pandemi Covid-19 dicabut.


zoom-inlihat foto
pos-penjagaan-perbatasan-kota-tasikmalaya.jpg
KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHA
Pemeriksaan SIKM akan terus dilakukan hingga status bencana nasional pandemi Covid-19 dicabut. | Tim gabungan pos penjagaan perbatasan Kota Tasikmalaya menindak tegas para pemudik untuk putar balik dan tak boleh memasuki wilayah Tasikmalaya, Rabu (29/4/2020).(KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHA)


Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan terus melakukan pemeriksaan SIKM hingga status darurat bencana pandemi Covid-19 dicabut.

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan pemeriksaan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

Pemeriksaan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) ini awalnya akan berakhir pada 7 Juni 2020 mendatang.

Namun rupanya Pemprov DKI Jakarta memperpanjang masa pemeriksaan SIKM hingga penetepan Covid-19 sebagai bencana nasional nonalam dinyatakan berakhir.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Jumat (29/5/2020).

“Pelaksanaan pemeriksaan SIKM di perbatasan langsung di kawasan Jabodetabek dengan wilayah lain terus berjalan sekalipun pada 7 Juni 2020 mendatang," ujar Syafrin Liputo, seperti dilansir Wartakotalive.com.

Menurut dia, warga dengan kriteria tertentu masih wajib mengantongi SIKM di perbatasan Jakarta dan pemeriksaannya dilakukan di wilayah Bodetabek.

Pengecekan akan terus dilakukan, hingga Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam dinyatakan selesai.

Baca: PSBB Berakhir, Kota Tasikmalaya Siap Terapkan ‘New Normal’ Mulai Senin 1 Juni 2020

Baca: Ke Jakarta Melalui Bandara Soekarno-Hatta tanpa SIKM, Siap-siap Rogoh Kocek untuk Karantina Sendiri

Pemeriksaannya mengacu pada Pergub Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

“Setelah 7 Juni, pengecekan kami tarik mundur, yaitu dilakukan di perbatasan wilayah administrasi Jakarta dengan Bodetabek, sehingga SIKM masih wajib dimiliki,” ungkap Syafrin Liputo.

Ia menjelaskan, SIKM diperuntukkan hanya bagi 11 sektor yang dikecualikan selama masa PSBB diberlakukan.

Tim gabungan gugus tugas memaksa toko non sembako untuk tutup saat masih buka di hari pertama masa PSBB Jabar di Jalan HZ Mustofa Kota Tasikmalaya, Rabu (6/5/2020).(KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHA)
Tim gabungan gugus tugas memaksa toko non sembako untuk tutup saat masih buka di hari pertama masa PSBB Jabar di Jalan HZ Mustofa Kota Tasikmalaya, Rabu (6/5/2020).(KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHA) (KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHA)










KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2020 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved