lihat foto
Selain itu, Hokkaido juga melakukan pelacakan siapa saja yang telah melakukan kontak dengan pasien positif Covid-19, seperti diberitakan BBC, Jumat (17/4/2020).
Kebijakan itu berhasil menekan angka penularan.
Status keadaan darurat dicabut pada 19 Maret.
Sementara itu, sekolah mulai dibuka pada awal April.
Akan tetapi, hanya 26 hari setelah keadaan darurat dicabut, Hokkaido harus memberlakukannya kembali.
Gelombang kedua Covid-19 menyebar di daerah itu.
Mengapa hal demikian bisa terjadi?
Baca: Jepang Kewalahan Hadapi Covid-19, Wali Kota Osaka Sampai Minta Warga Sumbangkan Jas Hujan untuk APD
Hokkaido cukup mudah mengendalikan wabah karena mereka terserang di awal, sehingga masih bisa mengendalikan ketika angka belum begitu tinggi.
"Relatif mudah untuk menangani cluster, untuk melacak jejak dan mengisolasi," kata Profesor Kenji Shibuya dari King's College London.
"Pihak berwenang cukup sukses dalam pendekatan kontrol cluster mereka. Jepang berada pada fase paling awal dari wabah saat itu. Itu dilokalkan dan itu adalah kisah sukses."
Dalam hal ini, Hokkaido memiliki beberapa kesamaan dengan apa yang terjadi di kota Daegu, Korea Selatan.
Di sana, penyebaran wabah dilacak secara massif.
Mereka yang terinfeksi diisolasi dan angka penularan ditekan.
Tapi tindakan kedua dari Hokkaido jauh lebih tidak meyakinkan.
Setelah wabah Daegu, pemerintah Korea Selatan memulai program pengujian besar-besaran untuk mencoba dan melacak epidemi.
Jepang telah melakukan yang sebaliknya.
Bahkan sekarang, lebih dari tiga bulan setelah Jepang mencatat kasus pertama, masih hanya menguji sebagian kecil dari populasi.
Awalnya, pemerintah mengatakan hal itu itu karena pengujian skala besar adalah "pemborosan sumber daya".
Sekarang harus mengakui akan meningkatkan pengujian, meski beberapa alasan tampaknya akan membuat usaha itu tak begitu mudah.
Pertama, Kementerian Kesehatan Jepang khawatir rumah sakit akan kewalahan oleh orang yang dites positif, tetapi hanya memiliki gejala kecil.
Pada skala yang lebih luas, pengujian adalah tanggung jawab pusat kesehatan setempat dan bukan pada tingkat pemerintah nasional.
