TRIBUNNEWSWIKI.COM - Jelang lebaran, masyarakat masih banyak yang nekat mudik di tengah pandemi Covid-19.
Meski demikian, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berharap agar masyarakat tidak mudik pada Idul Fitri 2020.
Hal ini diungkapkan oleh Deputi Pencegahan BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan.
Ia mengatakan, gugus tugas sangat berharap kepada masyarakat untuk tidak mudik di tengah pandemi Covid-19.
Tentunya hal ini dilakukan untuk mencegah risiko penularan Covid-19 di kampung halaman.
"Melalui gugus tugas baik nasional dan daerah sangat berharap masyarakat masih mau mematuhi anjuran (pemerintah) untuk tidak mudik," ujar Lilik, dikutip dari Kompas.com, Senin (18/5/2020).
Menurutnya, anjuran dari pemerintah untuk tidak mudik di tengah pandemi Covid-19 ini semata-mata untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat.
Baca: Lebaran di Tengah Corona, Pengamat Sebut Aturan Pemerintah Terkait Mudik Membingungkan Masyarakat
Baca: Banyak Korban PHK Jadi Alasan Para Pemudik Tetap Nekat Pulang Kampung di Tengah Pandemi Covid-19
"Keputusan ini dilakukan semata-mata menjaga keamanan dan keselamatan lebih luas karena kami sangat peduli dengan keamanan dan keselamatan saudara sekalian," katanya.
Namun demikian, Lilik mengaku banyak masyarakat yang telah terlanjur mudik dan tetap nekat untuk pulang ke kampung halaman.
Padahal pemerintah telah mengeluarkan sejumlah larangan terkait mudik di tengah pandemi Covid-19.
Akibatnya, hingga kini sejumlah daerah mengalami peningkatan kasus Covid-19.
"Kita sudah melihat sebelum Ramadhan beberapa suadara-saudara sudah pulang, beberapa kejadian di daerah langsung meningkat," katanya.
Lilik menyebut ada konsekuens yang diterima pemerintah saat mengeluarkan kebijakan larangan mudik di tengah pandemi Covid-19.
"Ada konsekuensi yang harus difasilitasi oleh pemerintah, bukan hanya bansos tetapi tetap ada keinginan bertemunya mereka dengan yang dicintai," jelasnya.
Presiden Joko Widodo juga telah menegaskan pelarangan mudik di tengah pandemi Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video, Selasa (21/4/2020).
Baca: Gara-gara Mudik, Ahli Prediksikan 40.000 Kasus Corona Baru Akan Terjadi di Pulau Jawa
Baca: Pemudik di Tengah Pandemi Covid-19 Diprediksi Akan Meningkat, Pengawasan Cek Poin Bakal Diperketat
Jokowi kemudian menegaskan kembali pelarangan mudik di tengah pandemi Covid-19 pada Senin (18/5/2020).
Tak hanya itu, pemerintah juga akan mengendalikan arus balik pada lebaran tahun ini.
Dikutip dari Tribunnews.com, kebijakan pelarangan mudik ini akan berlaku pada minggu ini dan kedepannya.
"Dalam minggu ini maupun minggu ke depan, kedepannya lagi, dua minggu ke depan, pemerintah masih akan tetap fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik," ujar Presiden
Jokowi juga menegaskan bahwa pelarangan mudik ini dilakukan terhadap aktivitas mudiknya, bukan transportasinya.
"Dan perlu diingat juga bahwa yang kita larang itu mudiknya, bukan transportasinya. Karena transportasi, sekali lagi transportasi untuk logistik, untuk urusan pemerintahan, untuk urusan kesehatan, untuk urusan kepulangan pekerja migran kita, dan juga urusan ekonomi esensial itu tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat," tuturnya.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa PSBB terus diberlakukan selama pandemi Covid-19.
Pemerintah akan mempersiapkan skenario adanya pelonggaran PSBB dan diberlakukan pada momentum yang tepat.
"Setelah melihat data-data dan fakta-fakta di lapangan, biar semuanya jelas," katanya.
Prediksi Jumlah Kasus Covid-19 Karena Mudik
Para ahli juga tengah memprediksi adanya kenaikan kasus Covid-19 per hari di Pulau Jawa karena adanya arus mudik.
Prediksi ini dibuat oleh Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono bersama dengan timnya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKMUI).
Pandu menyebutkan bahwa pemodelan yang mereka buat berdasarkan kecenderungan tindak mobilitas masyarakat melalui perilaku mudik dan tidak mudik.
Baca: Hasil Pemodelan Pakar UI: 40.000 Kasus Covid-19 Baru Diprediksi Akan Muncul di Jawa akibat Mudik
Baca: Kabar Gembira, Mudik Lokal Diperbolehkan di Tengah PSBB, Pemudik Wajib Taati Aturan Ini
Menurut Pandu, efek dari mobilitas atau pergerakan masyarakat di tengah pandemi ini sangat berpengaruh terhadap bertambahnya jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 di wilayah lain Pulau Jawa non-Jakarta.
“Kembalinya pekerja informal ke kampung halaman atau mudik terbukti secara empiris terjadi pertambahan jumlah kasus per hari di Pulau Jawa selain Jakarta,” kata Pandu dalam diskusi daring bertajuk “Mobilitas Penduduk dan Covid-19: Implikasi Sosial, Ekonomi, dan Politik” pada Senin (4/5/2020).
Diprediksikan, kenaikan kasus untuk orang-orang yang perlu dirawat di rumah sakit secara signifikan mulai terjadi pada minggu ke-2 bulan Ramadan.
“Kenaikan signifikan kasus yang perlu perawatan rumah sakit, mulai (terjadi) di minggu ke-2 bulan puasa dengan puncak saat Lebaran,” jelas Pandu.
Diperkirakan kasus akan mencapai puncaknya pada Minggu (24/5/2020).
Kasus tersebut akan mencapai angka 40 ribu, saat warga Jabodetabek melakukan mudik ke wilayah Pulau Jawa non-Jakarta.
(TRIBUNNEWSWIKI/Afitria) (Kompas.com/Achmad Nasrudin Yahya)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Berharap Masyarakat Masih Mau Ikuti Anjuran untuk Tak Mudik"