lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah akan melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa daerah.
Daerah-daerah tersebut, menurut Luhut, dianggap telah berhasil menekan angka penyebaran virus corona tau Covid-19.
"Dari data-data yang kita dapat juga kelihatan Covid-19 ini di beberapa tempat sudah mulai flat.”
“Jadi saya pikir sudah bisa tercapai, tidak terlalu dari sekarang ini kami merencanakan untuk mulai melonggarkan (PSBB) di beberapa tempat," kata Luhut dikutip dari Kompas.com, Kamis (14/5/2020).
Selanjutnya, Luhut menyebut pelonggaran mungkin akan dilakukan di Bali, Manado, Yogya, atau Batam dan Bintan.
"Mungkin Bali, Manado, Yogya atau Batam dan Bintan yang kasus (virus coronanya) sangat kecil.”
“Dari perkembangan daripada Covid ini dua minggu ke depan.”
“Tapi melihat dari data-data tadi, angkanya mulai membaik," lanjut Luhut.
Baca: Tanpa PSBB, Gubernur Bali Yakin Daerahnya Mampu Jadi yang Pertama Bebas Covid-19, Begini Strateginya
Baca: Positif Corona di Indonesia Makin Bertambah, Luhut Binsar Sebut TKA China Siap ke Tanah Air Juni Ini
Tak lupa, Luhut memuji kinerja para Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dikomandoi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berhasil membuktikan tugas mereka.
"Saya kira dari hari ke hari kita lihat organisasi Satgas ini makin baik, kerja makin efisien dan efektif.”
“Saya pikir penanganan di lapangan makin bagus," ucap Menko Maritim dan Investasi itu.
Perlu diketahui, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan untuk membuat simulasi terkait pelonggaran PSBB.
"Presiden instruksikan ke gugus tugas untuk siapkan simulasi agar ketika kita ambil langkah pelonggaran tahapannya jelas. Ada empat kriteria itu," ujar Doni dalam jumpa pers, Selasa (12/5/2020).
Kriteria pertama, jelas Doni, berupa prakondisi atau sosialisasi.
Dalam tahap ini pemerintah akan melaksanakan rangkaian kajian akademis yang melibatkan berbagai pakar mulai dari epidemologi, kesehatan masyarakat, sosiologi, komunikasi publik, dan yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan.
Hasil kajian para pakar itu akan menjadi pertimbangan bagi gugus tugas dalam menentukan daerah PSBB yang akan dilonggarkan.
"Sehingga sekarang masih dalam proses perencanaan dengan mengarah risiko paling kecil yang akan kita ambil," katanya.
Usai prakondisi, lanjut Doni, adalah menentukan waktu atau timing pelonggaran PSBB.
Baca: Kluster Baru Penyebaran Virus Corona di Korea Selatan, Diakibatkan Longgarnya Aturan Lockdown
Baca: PSBB Pandemi Covid-19, Siswa di Jakarta Diizinkan Tarik Tunai Semua Dana KJP Plus
Penentuan waktu ini harus dilakukan dengan pertimbangan data kurva corona di daerah tersebut.
Apabila daerah belum menunjukkan kurva turun atau landai, Doni mengatakan, daerah itu tak akan diberi pelonggaran.
