lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pemerintah resmi memberikan bantuan sosial alias bansos untuk warga Jabodetabek.
Bansos digelontorkan demi menahan warga agar tak berbondong-bondong mudik.
Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, dalam video yang diunggah KompasTV, Kamis (94/2020).
Presiden Jokowi mengatakan, langkah itu perlu dilakukan agar penyebaran Covid-19 bisa dicegah.
"Sudah saya sampaikan bahwa bantuan sosial khusus untuk Jabodetabek ini agar warga tidak mudik," ujar Jokowi, dikutip Tribunnews.com.
Baca: 3 Kegiatan Ini Masih Boleh Dilakukan Selama PSBB di DKI Jakarta, Tetapi Ada Syaratnya
Baca: Bukan Uang Tunai, Warga Miskin Jabodetabek Akan Dapatkan Bantuan Paket Sembako Total Rp 1,8 Juta
"Tetapi sekali lagi nanti ada evaluasi dan kemungkinan juga bisa kita memutuskan hal yang berbeda setelah evaluasi di lapangan didapatkan," jelasnya.
Akan tetapi, Jokowi mengakui ada dua kelompok masyarakat yang tak bisa dilarang mudik.
"Tapi pemerintah juga mengkalkulasi bahwa ada dua kelompok pemudik yang tidak bisa begitu saja kita larang-larang," kata Jokowi.
Ia menyebut, kelompok pertama yang dibolehkan pulang kampung adalah mereka yang ekonominya terdampak Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB).
Sehingga penghasilan mereka turun atau bahkan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan.
Sementara kelompok kedua, warga tidak bisa dilarang mudik karena tradisi yang sudah puluhan tahun dimiliki Indonesia.
Presiden Jokowi menekankan, pembatasan mudik dan kemungkinan adanya larangan mudik baru akan diputuskan setelah melalui evaluasi di lapangan.
Disorot Media Asing
Baca: Desak Jokowi Copot Yasonna Laoly sebagai Menkumham, ICW: Yasonna Terlalu Sering Buat Kontroversi
Baca: Khawatir Penularan Covid-19, Abu Bakar Baasyir Ajukan Permohonan Bebas ke Presiden Jokowi
Tak hanya di dalam negeri, kebijakan Jokowi soal mudik juga disorot oleh media asing.
South China Morning Post memberitakan kebijakan mudik di Indonesia dengan judul, "Coronavirus: Indonesia’s Widodo allows travel after Ramadan, raising fears infection will spread."
Selain itu, SCMP juga menyoroti permintan presiden agar meminta gubernur satu suara dengan pemerintah pusat.
“Ini membingungkan orang-orang. Pemerintah tidak berbicara dalam satu suara, ”kata Muhammad Habib Abiyan Dzakwan, seorang peneliti dari Pusat Penelitian Penanggulangan Bencana Strategis dan Internasional (CSIS).
Baca: Tak Banyak Petugas Medis Terpapar Covid-19, Begini Perencanaan Matang Singapura Hadapi Pandemi
Baca: Penerbangan Terdampak Covid-19, Pramugari di Singapura Kerja di Toko Ritel demi Penuhi Kebutuhan
Dalam berita tersebut, SCMP memuat keterangan dari Iwan Ariawan, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
Iwan menggambarkan tindakan Jokowi sebagai intervensi moderat.
Menurut sebuah laporan yang ditulisnya, Iwan mengatakan, penyakit ini dapat membunuh hampir 48.000 orang di seluruh negeri, tetapi dalam skenario terburuk, tanpa pembatasan pergerakan, mungkin ada 240.000 kematian.
