lihat foto
Hal itu bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat desa yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi Covid-19.
"Dalam pelaksanaan padat karya tunai diupayakan pemberian upahnya setiap hari, diupayakan semaksimal mungkin setiap hari. Kalau terpaksa tidak bisa ya tiga hari sekali atau maksimal seminggu sekali, supaya menopang atau meningkatkan daya beli warga desa," lanjutnya.
Seperti diketahui, adanya wabah Covid-19 ini membuat sejumlah orang kehilangan pekerjaan.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mengadakan program padat karya tunai untuk memberikan penghasilan kepada pekerja harian yang kehilangan pekerjaan dampak Covid-19.
Baca: Pasien Positif Covid-19 di Sumsel Bikin Geger Warga Desa, Naik Ojek Keliling Kota, Ini Faktanya
Baca: DPR Desak Pemerintah Pastikan SOP dan Sediakan Alat Perlindungan Diri bagi Petugas Medis
Jokowi mengatakan program padat karya tunai ini bisa dijalankan dalam rangka skema dana desa.
"Ini (program padat karya tunai) bisa juga secara masif dilakukan dan dijalankan dalam rangka skema dana desa," ujar Jokowi.
Di samping itu, dana desa bisa digunakan dalam dua hal.
Pertama, dana desa bisa digunakan untuk menyediakan bantuan sosial bagi warga desa dan kedua bisa digunakan untuk mengadakan program padat karya tunai berupa pembangunan infrastruktur desa atau selainnya.
Jokowi menambahkan saat ini dana desa baru tersalurkan 13 persen, yaitu sekitar Rp 9,3 triliun dari total Rp 72 triliun.
"Laporan yang saya terima di akhir maret 2020, dana desa yang tersalur baru 32 persen yaitu hanya pada posisi angka Rp 9,3 triliun dari pagu (pencairan) tahap yang pertama Rp28 triliun. Artinya dari total Rp 72 triliun baru 13 persen, masih kecil sekali," lanjut Jokowi.
(KOMPAS.COM/Rakhmat Nur Hakim) (TribunnewsWiki/Afitria)
Artikel ini sebagian telah tayang di Kompas.com dengan judul Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?
